9 Register Disidangkan Komisi Informasi Sumbar Dalam Tiga Hari

Foto: Internet

PadangKomisi Informasi Sumbar menggelar Sidang Sengketa Informasi Publik. Selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 21-23 Juni 2023, dilakukan sidang terhadap sembilan register.

Komisioner yang bertanggung jawab atas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Adrian Tuswandi mengatakan pada sesi Rabu, diumumkan putusan terhadap tiga register, sedangkan pada sidang Kamis dilakukan pemeriksaan awal terhadap tiga register. Hari Jumat ini, sidang dilakukan dengan pihak termohon, yaitu BPN.

Dalam sidang kemarin, berdasarkan rilis panitera KI Sumbar, terdapat dua sidang yang menghasilkan putusan. Satu register dinyatakan gugur, sedangkan sidang pemeriksaan awal pada register lainnya dilanjutkan.

“Sidang melibatkan Pemohon LBH dan Termohon yaitu atasan PPID Utama Pemko Padang terkait sengketa informasi publik mengenai Pasar yang kewenangannya berada di Pemko Padang,” kata Nofal Wiska, Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumbar.

Dalam sidang sengketa informasi publik antara LBH dan Pemko Padang, majelis meminta pihak Pemko Padang untuk duduk di kursi pengunjung.

“Termohon belum dapat dikatakan memiliki legal standing untuk duduk di kursi termohon karena tidak memiliki Surat Kuasa dari Atasan PPID Utama, yaitu Sekdako Padang. Pada sidang awal berikutnya, Pemko Padang sebagai termohon harus menyediakan surat kuasa berdasarkan UU 14 Tahun 2008 juncto Permendagri 3 Tahun 2017 yang masih berlaku,” ujar Adrian Tuswandi, Anggota Majelis Komisioner.

Sementara itu, terjadi perdebatan mengenai legal standing LBH di antara majelis komisioner. Namun, Adrian Tuswandi mengatakan bahwa LBH adalah Badan Hukum sekaligus Badan Publik.

“Pada sidang awal yang berlanjut, LBH harus memastikan tanggung jawab publik terkait bantuan masyarakat atau dana asing yang dapat diakses oleh publik,” ujar Adrian Tuswandi.

Pada sidang kedua kemarin, terdapat sengketa antara Ryantoni dan Polresta Bukittinggi mengenai informasi laporan dugaan pidana.

Mengenai sidang hari ini antara masyarakat dengan jajaran BPN di Sumbar, majelis komisioner memutuskan untuk menggabungkan dua register dan menjadwalkan mediasi.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.