DPC PPP Pertanyakan Pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Solok

Ilustrasi Legislatif
Ilustrasi. Foto : Merdeka
Ilustrasi Legislatif
Ilustrasi. Foto : Merdeka

Arosuka, Solok – Dewan Pimpinan Cabang (DPCD) PPP Kabupaten Solok mempertanyakan tindak lanjut atas surat tuntutan pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Solok dari Yondri Samin kepada Dendi, S.Ag sebagai pengurus PPP Kabupaten Solok yang sah.

Pertanyaan itu diungkapkan Ketua DPC PPP, Sa’addudin melalui Surat Nomor 43/DPC-PPP/KS/II-2018 tentang Usulan Penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten Solok.

“Surat dari fraksi PPP ini sebetulnya sudah dimasukkan ke DPRD Kabupaten Solok sejak September 2017 lalu,” ungkap Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Solok Ayatullah, Rabu (14/2/2018) di Arosuka, Kabupaten Solok.

Pihaknya mempertanyakan, bagaimana proses atas surat yang sejatinya sudah menjadi amanat pengurus pusat PPP dibawah kepemimpinan Romahurmuziy sebagai pengurus yang diakui Kemenkumham dan Kemendagri.

Dijelaskannya, surat permintaan penggantian pimpinan dari PPP sudah tiga kali dilayangkan ke DPRD. Namun, hingga saat ini belum ada respon dari lembaga DPRD.

“Padahal DPRD Kabupaten Solok sudah melakukan konsultasi ke Kemenkunham dan Kemendagri, dan hasilnya jelas bahwa yang diakui adalah PPP Romahurmuziy hingga kepengurusan ke DPC di daerah,” sebutnya.

Ayatullah menegaskan, sesuai amanah PP 16 tahun 2010 pasal 37 ayat 2 dan pasal 42 ayat 2 dan 3, serta tatib DPRD Kabupaten Solok pasal 40 ayat 4 dan pasal 45 ayat 3 jelas dibunyikan tentang kedudukan Pimpinan DPRD.

Lanjutnya, ia bisa diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, apabila yang bersangkutan disusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundangan. “Karena alasan itu kita mendesak agar DPRD merespon usulan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kabarsumbar belum bisa mengkonfirmasi perihal tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok Hardinalis Kobal. Bahkan, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya juga tidak aktif.

[Fernandez]