DPRD Kritisi Turunnya Target PAD 2019

SOLOK, KABARSUMBAR – Anggota DPRD Kota Solok dari beberapa fraksi mengkritisi turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sidang pandangan umum mengenai nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Solok anggaran 2019.

Sementara itu, juru bicara fraksi Demokrat, Deni Nofri mengatakan pihaknya menilai kinerja pemerintah Kota Solok cenderung monoton, dilihat dari beberapa tahun terakhir dalam pelaksanaan program OPD terkait.

Selain itu, masih adanya anggaran untuk pegawai kontrak, tenaga honorer, ataupun tenaga sukarela padahal merujuk kesepakatan yang telah dibuat antara DPRD dengan Pemkot setempat tidak ada lagi penganggaran untuk tenaga tersebut terhitung 1 Januari 2017.

Juru bicara dari Fraksi PAN DPRD Kota Solok, Angry Nursya di Solok, Selasa (13/11) mengatakan sesuai nota penjelasan RAPBD yang disampaikan Wali Kota Solok sebelumnya, PAD 2019 yang ditargetkan Rp 48,8 miliar atau turun 0,21 persen dari target PAD 2018 Rp 49 miliar.

Pihaknya mempertanyakan apa yang menjadi penyebab penurunan dalam target PAD pada 2019? Ia meminta pemerintah mengevaluasi dan melakukan inovasi demi peningkatan PAD pada masa yang akan datang.

“Pemerintah seharusnya bisa mencari sumber-sumber pendapatan daerah potensial lainnya sehingga bisa mengoptimalkan PAD setempat,” katanya.

Selain itu, pihaknya mempertanyakan pengerjaan berem jalan di Simpang Masjid Nurul Taqwa Kelurahan Kampai Tabu Karambia sampai Simpang Baringin Rambak yang terhenti pengerjaannya pada tahap kurang dari 50 persen.

Sedangkan Fraksi Golkar Indonesia Raya melalui juru bicaranya, Ramadhani Kirana Putra pada rapat paripurna DPRD mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah setempat yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai sangat disayangkan, pada Rancangan APBD Kota Solok tahun 2019 pemerintah daerah belum pro rakyat dan masih menunjukan keberpihakan pada pegawai.

“Belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami penurunan, namun belanja lansung yang dialokasikan untuk mendukung belanja pegawai justru mengalami kenaikan sebesar 10,34 persen. Berdasarkan kenyataan ini, Fraksi Golkar Indonesia Raya meminta penjelasan pemerintah daerah terkait hal ini,” ujarnya.

Lanjutnya, Belanja tidak langsung pada RAPBD Kota Solok 2019 dialokasikan anggaran Rp 254,45 miliar lebih, setara dengan 38,67 persen dari total belanja.

Jika dibandingkan dengan APBD 2018 anggaran ini mengalami penurunan  sebesar 7,06 persen. Dana sebesar ini digunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga atau belanja publik.

Lalu untuk belanja langsung dialokasikan dana sebesar Rp 403,5 miliar lebih atau setara dengan 61,33 persen dari porsi keseluruhan RAPBD. Anggaran ini juga mengalami penurunan sebesar 8,29 persen jika dibandingkan dengan 2018.

Menurutnya, belanja langsung yang dialokasikan untuk mendukung belanja pegawai justru mengalami kenaikan sebesar 10,34 persen. Ini jelas tidak pro rakyat. Untuk itu dalam penyusunan dan pembahasan nantinya tim anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran.

Dan yang lebih penting lagi, katanya, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian problem masyarakat.

[Fernandez]

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.