Guru Madrasah di Sumbar Bakal Segera Terima Selisih Tunkin

  • Bagikan
Foto : internet

Padang – Pemberian selisih tunjangan kinerja (Tunkin) sejak 2015 dan 2018 guru madrasah dan dosen, disetujui Kementerian Agama (Kemenag) RI. terkhusus untuk Satuan kerja (Satker) di bawah Kanwil Kemenag Sumbar, yang dianggarkan senilai Rp27 miliar lebih.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Sumbar, H. Syamsuir menyebutkan, bahwa selisih tunkin tersebut adalah hasil jerih payah para guru yang selama ini. Untuk itu ia menegaskan agar Kepala Madrasah tidak membebankan pemotongan maupun sumbangan apa pun.

“Saya tidak mau nanti mendengar ada kepala madrasah maupun jajaran Kemenag yang melakukan pemotongan atau berbentuk pungutan lainnya. Apabila ditemukan, maka kita akan tindak tegas hal tersebut,” ucap Syamsuir.

Baca Juga :  Dana BOS Madrasah Bakal Segera Cair Naik 100 Ribu!

Ia menyebutkan, pemberian tunkin bertujuan unuk memberikan semangat kepada guru, serta guna mendorong peningkatan kualitas guru itu sendiri.

“Semoga ini bisa memberi motivasi dalam meningkatkan skill, produktivitas, dan kualitas para guru dalam mencerdaskan anak bangsa,” ucap Syamsuir lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Madrasah (Penmad) Kanwil Kemenag Sumbar H. Syamsul Arifin pada Jumat, 25 Juni 2021 menyampaikan, sesuai Instruksi Kemenag RI, agar seluruh pimpinan satker bertanggung jawab dalam mempercepat pencairan anggaran tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Dana yang telah disiapkan untuk pembayaran selisih tunkin terutang untuk Satker di bawah Kanwil Kemenag Sumbar ini sebesar Rp27 milyar lebih. Di mana dari total hasil Verval BPKP, terdapat 4.006 guru madrasah di Sumatera Barat yang akan menerimanya,” kata Syamsul Arifin.

Baca Juga :  Rayakan Tahun Baru dengan Undang Kerumunan, Siap-Siap Dibubarkan !

Ia juga menerangkan, untuk penerima tunkin tersebut adalah guru yang berstatus PNS pada Kementerian Agama, tidak untuk Guru DPK, dari instansi lainnya yang sudah bersertifikat dan sudah verval pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kemenag RI.

“Untuk guru yang sudah meninggal dunia, itu bisa diterima oleh ahli waris dengan proses administrasi yang ditentukan. Sementara itu untuk yang beralih dari guru ke struktural, maka akan dihitung hingga berhenti menjadi guru dengan catatan sudah verval,” katanya lagi.

  • Bagikan