Arosuka – Gelombang aksi demo masyarakat kembali mendatangi kompleks perkantoran Bupati Solok di Arosuka, Kamis (28/12). Kali ini dua aksi kelompok masa dengan tuntutan berbeda serentak berunjuk rasa di depan kompleks perkantoran Bupati Solok.
Akibat aksi masa itu, ruas jalan didepan kompleks perkantoran Bupati Solok terpaksa ditutup petugas. Arus kendaraan yang melintas diruas jalan lintas sumatra Solok – Padang itu terpaksa dialihkan.
Untuk menghindari terjadinya bentrokan antar masa aksi, petugas kepolisian yang mengamankan jalanya aksi masa membuat pagar betis guna memisahkan kedua masa yang berunjuk rasa.
Masa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok berunjuk rasa dengan berbagai tuntutan atas persoalan kebijakan Bupati Solok Epyardi Asda yang dinilai telah menimbulkan keresahan ditengah tengah masyarakat. Mereka menuntut agar persoalan pemberhentian wali nagari, persoalan Alahanpanjang resort dan Cambai Hills segera dituntaskan.
Masa yang datang dari beberapa nagari itu meneriakan agar keresahan yang timbul ditengah tengah masyarakat yang dipicu oleh kebijakan Bupati Solok itu segera dihentikan. Bahkan masa juga memintak dengan tegas agar jabatan wali nagari Gantuang Ciri yang diberhentikan sementara oleh Bupati Solok segera dikembalikan.
Arif Rahman dari Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok dalam orasinya menegaskan masyarakat saat ini butuh ketenangan. Masa meminta agar berbagai persoalan yang telah menimbulkan keresahan ditengah tengah masyarakat segera diselesaikan.
Sementara disisi lain dan diwaktu bersamaan se kelompok masyarakat yang menamakan diri mereka Solidaritas Lintas Nagari juga menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut agar anggota DPRD Kabupaten Solok yang diduga terlibat menyelewengkan uang rakyat ditindak.
Masa aksi yang dikomandoi Arisvan Bachtiar itu menilai temuan BPK RI cabang Sumbar atas penggunaan dana APBD oleh anggota dewan telah merugikan daerah. Dan mereka menuntut agar persoalan itu diusut.
Ke dua masa yang sudah terkonsentrasi semenjak pagi terus bertahan hingga sore hari guna menyuarakan tuntutan mereka. Mereka juga meminta agar dapat bertemu dengan anggota dewan.
Guna menghindari bentrokan saat berdialog dengan anggota dewan yang akan menerima mereka, anggota dewan tampak berkali kali melakukan koordinasi dengan pihak keamanan. Akhirnya diputuskan dewan menerima perwakilan dari masing masing masa aksi secara bergantian diruang sidang DPRD Kabupaten Solok.
Dalam pertemuan perwakilan masa dari Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok dengan angggota dewan, perwakilan masa kembali menyampaikan tuntutan mereka. Dalam pertemuan itu tampak Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz, Dendi Ketua Fraksi PPP dan Efdizal Ketua Fraksi Demokrat menerima langsung perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok.
Atas tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok, perwakilan dewan menyikapi dan meminta Bupati Solok agar persoalan wali nagari Gantung Ciri segera dituntaskan dan mengembalikan jabatan wali nagari kepada Hendri Yudha. Terkait tuntutan masyarakat atas persoalan kawasan Alahanpanjang resort Ketua DPRD dan Ketua Fraksi yang hadir meminta agar Pansus dilanjutkan kembali.
Sedangkan tuntutan masyarakat atas persoalan kawasan Bukit Cambai Hills, persoalan ini akan dibahas di tingkat dewan.
Sementara itu masa yang tergabung dalam Solidaritas Lintas Nagari yang menuntut anggota dewan atas temuan BPK RI perwakilan Sumbar itu justru membubarkan diri dan urung bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Solok yang telah menunggu mereka.
Terkait tudingan masa aksi yang menyebut anggota dewan maling uang rakyat, Hafni Hafiz menegaskan dirinya atas nama lembaga DPRD Kabupaten Solok akan menempuh jalur hukum. Karena tuduhan itu tidak berdasar dan telah mencemari nama baik lembaga DPRD Kabupaten Solok.
” kita akan menempuh jalur hukum dan segera melaporkan kasus ini ke Polda Sumbar. Ini mencemarkan nama baik lembaga DPRD Kabupaten Solok,” tegasnya.
