PADANG, KABARSUMBAR – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan pihak terkait untuk memperkuat mitigasi bencana pada infrastruktur utama.
“Seperti memperhatikan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berada di tepi laut dengan penanaman hutan agar dapat menghambat jika terjadi tsunami,” kata dia.
Dikatakannya, Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pantai meski terhalang pegunungan namun perlu juga memperhatikan posisi kapal agar aman dan terhindar dari gelombang tsunami.
Selain itu, Doni menyebutkan untuk mengurangi kecepatan tsunami dengan cara menanam pohon-pohon di tepi pantai, seperti pohon kelapa, cemara udang, mahoni, palaka, bakau, pule, ketapang dan lainnya.
Kemudian, untuk bangunan yang bisa dimanfaatkan sebagai selter. Di bawahnya jangan dijadikan tempat hunian tetapi area terbuka. Sehingga ketika terjadi tsunami, air hanya lewat saja dan tidak membuat bangunan roboh.
Tujuannya, jika terjadi potensi gempa mega-thrust berkekuatan 8.9 Skala Richter keluar, hingga mengakibatkan tsunami, infrastruktur utama masih bisa difungsikan. Selain itu, untuk menekan jumlah korban jiwa jika bencana itu terjadi.
Untuk itu, mitigasi bencana harus diperkuat karena ini adalah sarana vital bagi Sumbar dan perlu memperhatikan beberapa hal untuk bisa membantu mengurangi resiko terjadinya bencana.
Pihaknya juga meminta pemerintah kabupaten/kota harus bisa memperhitungkan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk segera membuat shelter serta jalan evakuasi untuk mengantisipasi ancaman bencana tsunami di Sumatera Barat.
Hal tersebut dikarenakan banyaknya terjadi gempa hingga sampai ratusan kali yang terjadi secara beruntun mengguncang wilayah pesisir Sumbar beberapa hari terakhir.
“Seluruh wilayah di Sumbar berpotensi terjadi bencana seperti gempa, banjir dan longsor, karena berada di patahan lempeng dan cincin api. Bencana yang dihadapi hari ini, sudah ada tanda-tanda dari alam. Namun, masyarakat tidak berlebihan,” ujarnya.
Ia menghimbau untuk masyarakat yang tinggal di dekat pantai harus diberi tahu zona-zona mana saja yang berbahaya. Sehingga mereka bisa lebih siap menghadapinya dan tau rute-rute evakuasi.
Terakhir, Doni juga meminta penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang membabat vegetasi di sekitar pantai. Begitupula pelaku-pelaku kegiatan tambang ilegal yang bisa berdampak pada kerusakan ekosistem dan menjadi sumber bencana.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan ancaman bencana terbesar yakni gempa dan tsunami karena dikhawatirkan bisa merenggut banyak korban jiwa, terutama masyarakat yang berada di pinggir pantai, selain itu ada bencana gunung berapi, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor dan banjir juga mengintai.
“Saya berharap masyarakat diberikan pengetahuan melalui sosialisasi kebencanaan agar ketakutan berkurang, dan tahu cara menghadapi bencana gempa dan tsunami,” kata Wagub.
Wagub juga berharap kunjungan ini dapat memberikan suatu semangat dan motivasi dalam memajukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Sumatera Barat.
Selain itu, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana.
“Seperti pembangunan shelter, peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat,” akhirnya.
(Putri Caprita)
