KI Sumbar Ingatkan Badan Publik untuk Serahkan Laporan Keterbukaan Informasi

Foto : Internet

Padang – Komisi Informasi (KI) Sumbar mengingatkan badan publik untuk aktif menyerahkan laporan pengelolaan informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, hal ini merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan.

Data terkini dari KI Sumbar mencatat 426 badan publik tersebar di Sumatera Barat. Mereka berasal dari berbagai instansi, termasuk OPD, instansi vertikal, perguruan tinggi swasta, dan sekolah, yang telah diawasi dan dievaluasi oleh KI Sumbar.

Menyerahkan laporan pengelolaan keterbukaan informasi publik kepada Komisi Informasi adalah bagian dari tanggung jawab institusi yang menerima pendanaan dari APBD atau APBN. Batas waktu untuk penyerahan laporan adalah tanggal 31 Maret.

Musfi Yendra, Ketua KI Sumbar, menyatakan bahwa pihaknya akan mengirim surat kepada PPID badan publik dan menunggu laporan hingga tanggal 31 Maret. Pada bulan April, badan publik yang tidak mematuhi regulasi akan diumumkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KI nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Kami berharap badan publik dapat bekerja sama dengan komitmen penuh dan mematuhi kewajiban untuk menyiapkan serta menyerahkan laporan pengelolaan informasi publik. Hal ini penting untuk menjaga keterbukaan informasi publik yang berkelanjutan,” kata Musfi Yendra.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.