Komite II DPD RI Nilai Program CSR Perusahaan Tidak Merata

  • Bagikan
Foto : internet

Jakarta – Komite II DPD RI mengadakan rapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite II Yorrys Raweyai dan didampingi oleh Wakil Ketua II Bustami Zainuddin terkait, agar BUMN bisa memberikan dukungan UMKM di daerah melalui program CSR, rapat tersebut digelar secara virtual di Jakarta pada Jumat, 22 Januari 2021.

Anggota Komite II DPD RI Riri Damayanti menilai Perusahaan mengeluarkan CSR setiap akhir tahun tetapi, berujung tidak tepat sasaran atau tidak merata.

“Ini biasa terjadi setiap akhir tahun CSR perusahaan tidak tepat sasaran. Padahal CSR di setiap daerah berbeda-beda, dengan daerah lainnya,” ujarnya.

DPD RI merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dapat membantu program CSR yang diberikan BUMN. Sehingg CSR yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih tepat sasaran dan berguna.

Baca Juga :  Banyak Perda Bermasalah, DPD RI Gelar Rapat dengan DPRD-Pemprov se-Indonesia

“Selama ini kami mewakili daerah, kalau berkenan bisa membantu BUMN untuk menyosialisakan CSR sehingga tepat sasaran,” tuturnya.

Senada dengan Riri, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur Adillah Azis menjelaskan bahwa DPD RI yang tidak mewakili partai politik dan kelompok tertentu sehingga sangat tepat bila menyosialisasikan program CSR.

“Pasalnya, tidak sedikit pertanyaan dari masyarakat terkait CSR ketika kami turun ke dapil,” jelas dia.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi pembenahan yang sedang dilakukan oleh Kementerian BUMN yaitu transparansi di setiap sektor. Sehingga Ia ingin mengetahui berapa laba yang diperoleh BUMN, karena selama ini BUMN selalu mengalami kerugian.

“Berapa sih untung dari BUMN? Kemana untungnya itu? Mudah-mudahan pembenahan transparansi yang sedang dilakukan oleh BUMN ini bisa kami bantu karena DPD RI terlepas dari partai politik,” terang Made.

Baca Juga :  Petugas UKL Dukcapil Diminta Supaya Teliti Cetak E-KTP

Menjawab pertanyaan itu, Sekretaris Menteri BUMN Susyanto menjelaskan transparansi BUMN menjadi bagian penting. Laporan keuangan BUMN setiap tahun selalu diaudit dan dirilis surat kabar, bahkan non-Tbk juga bisa dilihat oleh masyarakat.

“Rata-rata BUMN diaudit secara independen, biasanya bulan Maret-Mei dan masa-masa itu mereka memberikan gambaran keuangannya seperti apa. Namun di masa pandemi ini 80 persen mengalami penurunan drastis. Memang ada sektor-sektor yang baik seperti kesehatan,” jelas Susyanto.

Susyanto juga menambahkan ke depannya untuk program CSR akan dirubah skemanya, paling tidak Kementerian BUMN akan mengajak DPD RI dalam pelaksanaannya.

“Memang setiap daerah memiliki program-program CSR yang berbeda. Kami membuka diri apabila DPD RI bisa berhubungan dalam rangka menyosialisasikan program CSR,” terangnya.

  • Bagikan