KPU : Tidak Laporkan Tanda Terima LHK, Pelantikan Calon Terpilih Terancam Ditunda

Foto : Internet

Padang – Anggota KPU Sumatera Barat (Sumbar) Ory Sativa Sya’ban menegaskan bahwa calon terpilih yang tidak menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan (LHK) ke KPK terancam penundaan pelantikannya.

“21 hari sebelum hari pelantikan, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, kota dan kabupaten harus menyerahkan tanda terima pendaftaran LHK yang bersangkutan ke KPU masing-masing,” ujar Ory, Senin, 27 Mei 2024, pada temu media KPU Sumbar di Padang.

Ory menjelaskan, jika tanda terima LHK tidak diserahkan, maka nama calon terpilih tersebut tidak akan masuk dalam SK penetapan pelantikan.

Verifikasi Dukungan Paslon Ferizal Ridwan-Dedi Hanidal

Ory Sativa juga menyampaikan informasi terkait verifikasi dukungan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasangan Ferizal Ridwan dan Hj Dedy Hanidal yang telah mendaftarkan dukungan sebanyak 44 ribu tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota tepat waktu dan tengah diverifikasi oleh KPU.

Sedangkan satu bakal Paslon Perseorangan di Pilkada Kabupaten Limapuluh Kota, Desembri dan Waldi, berkas dukungannya dikembalikan oleh KPU Kabupaten Limapuluh Kota.

“Artinya pasangan calon perseorangan Desemberi dan Waldi ditolak, maka di Pilkada Limapuluh Kota hanya ada satu bakal calon perseorangan,” ujar Ory.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.