Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor selama 14 hari, terhitung mulai 26 Mei hingga 7 Juni 2024.
Perpanjangan ini dilakukan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan dan pelayanan yang membutuhkan penanganan cepat pasca bencana.
“Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti perbaikan infrastruktur, normalisasi sungai, dan akses jalan asrama yang putus di SMA N 1 Sumbar,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang Panjang, Winarno, saat diwawancarai, Minggu (26/5/2024).
Winarno menjelaskan bahwa saat ini semua pengungsi yang terdampak banjir bandang dan lahar dingin telah kembali ke rumah masing-masing. Namun, untuk rumah yang rusak berat dan perlu direlokasi, masih menunggu verifikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, 4 Kepala Keluarga (KK) dengan rumah rusak berat telah mendapatkan tempat tinggal sementara yang disewakan oleh Pemko Padang Panjang.
Terkait akses jalan di SMA N 1 Sumbar di Kelurahan Sigando, Winarno mengatakan bahwa pihaknya perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pembangunan jembatan yang lebih kokoh.
“Saat ini, hanya ada jembatan kayu kecil yang membuat anak-anak sekolah merasa was-was. Oleh karena itu, kami berharap Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti pembangunan jembatan ini,” tuturnya.
Lebih lanjut, Winarno mengungkapkan bahwa ke depan akan dipasang Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini di tiga titik sungai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Pemasangan EWS diharapkan dapat membantu mengurangi risiko korban jiwa akibat bencana banjir bandang atau lahar dingin,” imbuhnya.
Rapat koordinasi (rakor) dengan BNPB terkait penanganan bencana ini dilakukan secara daring dan diikuti oleh sejumlah daerah terdampak, termasuk Pemerintah Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah yang terkena bencana.
Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi memberikan beberapa instruksi, di antaranya normalisasi sungai, pemasangan EWS di sungai untuk memberikan peringatan dini bencana, relokasi material batu andesit besar di sungai dan di daerah yang tertimpa galodo, serta pembangunan sabo dam yang ditargetkan sebanyak delapan titik pada tahun ini.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
