Opini  

Menilik Demokrasi Dari Sejarah Islam

Oleh: M Hafiz Al Habsy

Padang-Adam Grant dalam bukunya “Originals” mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang benar-benar original. Dalam artian bahwa seluruh ide manusia dipengaruhi oleh hal-hal yang telah dipelajari dari pengalaman yang dilalui dan segala sesuatu yang ada disekitarnya. Jauh dari pada itu, saya menambahkan bahwa pada hakikatnya manusia tidak pernah menciptakan satu pengetahuan pun, manusia hanyalah mengungkap kebenaran yang telah ada sebelumnya.

Pengungkapan kebenaran tadi biasanya ditemukan dalam ilmu sains, dimana perkembangannya bertujuan untuk mencari pemahaman (kebenaran) baru yang sebenarnya telah ada sejak dahulu. Misalnya dokter memahami sistem tubuh manusia untuk mengetahui bagaimana sistem dalam tubuh manusia tersebut bekerja. Dalam hal ini, sistem tubuh manusia semenjak manusia pertama hingga sekarang tetaplah sama dan tak ada bedanya, namun baru bisa diketahui setelah sekian lama ilmu sains (anatomi tubuh manusia) berkembang.

Kebalikan dari pada itu, perkembangan pengetahuan manusia ada juga yang bertujuan untuk memelihara kebenaran yang telah disadari. Hal ini biasanya ditemukan dalam rumpun ilmu sosial, misalnya sistem demokrasi diciptakan untuk mengatur alur suksesi kepemimpinan agar diperoleh pemimpin yang tepat (kebenaran). Artinya perkembangan demokrasi merupakan upaya memastikan terjaganya kebenaran tadi.

Refleksi Suksesi Masa Khullafaur Rasyidin

Penjabaran pemikiran Adam Grant tadi bukanlah inti dari tulisan ini, tetapi agaknya pemikiran tadi selaras dan cukup pas untuk menjadi batu pijakan kita dalam tulisan ini. Ketiadaan sesuatu apapun yang originals bisa kita pahami sebagai bentuk perkembangan pengaetahuan yang selalu berangkat dari pengetahuan yang telah ada (status quo).

Selanjutnya berbicara suksesi kepemimpinan, sepeninggalannya, Rasulullah saw tidak pernah mewariskan sistem seperti apa yang pas dalam suksesi kepemimpinan. Hal ini dapat kita lihat dari suksesi kepemimpinan masa Khullafaur Rasyidin yang bermacam-macam bentuknya setiap periode ke-khalifahan.

Misalnya khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat setelah Rasulullah saw meninggal dunia, pengangkatannya sebagai khalifah dilakukan melalui konsensus di tengah masyarakat Islam di masa itu. Kemudian, jauh berbeda dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq tadi, Khalifah Umar bin Khattab diangkat menjadi pemimpin umat muslim tidak melalui konsesus, melainkan diangkat melalui wasiat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Satu hal yang bisa diambil pelajaran dari perbedaan cara suksesi kepemimpinan tadi ialah bahwa yang menjadi fokus utama bukanlah bagaimana sistem suksesinya. Tetapi bagaimana hasil dari suksesi tadi merupakan pilihan yang tepat. Abu Bakar Ash-Shiddiq disepakati masyarakat karena beliau lebih dari sahabat lainnya, hal ini bisa dilihat dari suatu peristiwa ketika Rasulullah saw dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa mengimami shalat, maka Abu Bakar Ash-Shiddiq lah yang menggantikannya.

Kemudian, Umar bin Khattab di wasiatkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq karena ia meyakini melalui pengamatan selama hidup bahwa Umar adalah pilihan yang paling tepat. Satu dialog yang memvalidasi hal tersebut ialah ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwa ia tidak menginginkan  hal itu. Lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq menjawab “jika engkau menginginkan hal itu, tidaklah aku wasiatkan padamu” kira-kira begitulah dialog tersebut.

Secara tersirat sudah jelas bahwa kepemimpinan ialah bicara kemampuan bukan kemauan individu. Dalam pandangan Islam pemimpin bukanlah barang jualan yang mesti diperebutkan, malahan sebaliknya menjadi pemimpin merupakan barang yang mesti dijauhi. Saya memberikan hipotesa bahwa beranjak dari hakikat inilah Rasulullah saw tidak pernah meninggalkan sebuah sistem dalam suksesi kepemimpinan, tetapi hanya meninggalkan sebuah pesan!

Pada dasarnya keterikatan pada beberapa sistem suksesi kepemimpinan justru bisa menggagalkan tujuan utamanya. Misalnya dalam pemerintahan monarki yang sistem suksesinya berdasarkan garis keturunan. Secara otomatis sistem ini menutup kemungkinan diangkatnya pemimpin dari luar keluarga kerajaan. Padahal keturunan kerajaan belum tentu pilihan terbaik, bisa jadi mereka dari kalangan lain lebih mumpuni dalam kaca mata objektif.

Titik Temu Sistem Demokrasi

Seiring berjalannya waktu, sistem suksesi terus disempurnakan demi menciptakan alur suksesi yang mampu menjaga hakikatnya sebagaimana telah di isyaratkan oleh Rasulullah saw. Kebanyakan negara diseluruh penjuru dunia saat ini menggunakan sistem demokrasi dalam proses suksesi kepemimpinannya, mulai dari negara adidaya Amerika Serikat,  hingga negara-negara di Asia yang salah satunya Indonesia. Menurut hasil salah satu penelitian UNESCO pada tahun 1949, (setelah perang dunia II) untuk pertama kalinya demokrasi dinyatakan sebagai pilihan terbaik dalam semua sistem organisasi politik dan sosial.

Demokrasi pada dasarnya bukanlah sekedar sistem suksesi kepemimpinan, tetapi sebagai sistem pemerintahan. Jika dilihat dari awal munculnya demokrasi di Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai ke-3 sebelum masehi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung oleh seluruh warga negara dengan bertindak sesuai suara mayoritas. Demokrasi saat itu disebut dengan demokrasi langsung.

Kemudian perjalanan waktu yang juga sejalan dengan peningkatan populasi manusia, demokrasi langsung tidak lagi mungkin dijalankan. Tuntutan keadaan ini memaksa hadirnya demokrasi keterwakilan, artinya pemerintahan dijalankan beberapa orang melalui delegasi kewenangan dari seluruh warga negara. Oleh sebab itu, muncullah pemilihan umum (suksesi kepemimpinan dalam sistem demokrasi) sebagai cara menetapkan orang yang akan menjalankan pemerintahan mewakili seluruh masyarakat atau warga negara.

Dalam sistem demokrasi tidak pernah membatasi siapapun untuk menjadi pemimpin, setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan. Demokrasi sebagai sistem suksesi sangat mengedepankan fleksibelitasnya, sehingga sistem ini tidak akan menutup kemungkinan diperolehnya pemimpin yang tepat sebagaimana kemungkinan dalam sistem monarki yang dicontohkan tadi. Dalam artian nilai pertama dalam sistem ini ialah tidak men-judge siapapun sebagai seseorang yang tidak bisa menjadi pemimpin. Dengan begitu peluang diperolehnya pemimpin yang tepat tetap terjaga.

Kemudian asas bebas dalam pemilu menunjukkan bahwa sistem ini tidak memiliki atau menetapkan indikator pasti bagaimana pemimpin yang tepat. Oleh sebab itu, asas bebas menitik beratkan indikator pemimpin yang tepat kepada setiap individu. Artinya subjektivitas individu sesuai keinginannya menjadi indikator pemimpin yang tepat.

Ketika indikator pemimpin yang tepat di letakkan pada kemampuan, atau kapasitas calon pemimpin tentu menjadi hal yang sangat utopis. Karena penilaian semacam itu sangat abstrak dan tidak mungkin menemukan indikator konkritnya. Oleh sebab itulah indikator pemimpin yang tepat diserahkan kepada masing-masing individu pemilih.

Dalam demokrasi, sistem suksesinya hanya menyuguhkan putra putri terbaik bangsa yang dalam pandangan umum dianggap mampu menjadi pemimpin, baik negara atau regional daerah. Dan logika demokrasi (bertindak sesuai mayoritas) menjadi kesepakatan untuk indikator pemimpin yang tepat. Hanya sampai pada tahap inilah sistem suksesi mampu mengawal hakikat dari sistem suksesi itu sendiri, membimbing individu untuk memperoleh pemimpin yang tepat.

Kemudian apakah hasil suksesi merupakan pemimpin yang tepat, tentu seluruh warga negara yang menetukan. Jika tidak ada kesepakatan dalam bentuk sistem suksesi, lalu bagaimana solusinya ketika terjadi perbedaan antara dua belah kubu warga negara? Tentu perpecahan menjadi hasilnya sebagaimana Islam terpecah menjadi dua yakni sunni dan syiah.

Titik temu demokrasi dalam pandangan Islam memang tidak bisa memastikan sebagaimana pengajaran yang kita peroleh dari suksesi masa Khullafaur Rasyidin terwujud. Namun ditengah keterbatasannya, sistem suksesi demokrasi telah membimbing kita kearah tersebut, tetapi kemampuan sistem terbatas oleh dominasi individu-individu yang ada. Harapannya, ilmu pengetahuan yang terus berkembang mampu memapah sistem suksesi demokrasi untuk menemukan bentuk terbaiknya. Semoga!

(Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang)