Lima Puluh Kota – Muhammad Khalid politisi Partai Gerindra Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga sebagai perantau di Jakarta menyatakan, bahwa pemimpin Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya harus memiliki hubungan dekat dengan Pemerintah Pusat agar pembangunan bisa ditingkatkan secara signifikan.
Hal tersebut diungkapkan tokoh muda Luhak Limapuluh, Muhammad Khalid dalam pers rilis yang diterima awak media, Senin (29/04/2024).
Karena dengan kedekatan hubungan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Limapuluh Kota kedepan, harus berada didalam barisan partai koalisi pemerintah pusat, agar peruntukan anggaran bisa dapat lebih.
” Lalu kemudian untuk percepatan pembangunan di daerah” pungkas Muhammad Khalid.
Menurutnya, Deni Asra,S.Si adalah sosok yang paling tepat pada saat ini untuk memimpin Kabupaten Limapuluh Kota ke depan. Dia saat ini adalah Ketua DPRD yang sekaligus adalah juga Ketua DPC Gerindra Kabupaten Limapuluh Kota.
Salah satu keunggulan Deni Asra yang tidak dimiliki bakal calon yang lain ialah, dia memiliki akses ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu tentunya memberikan energi positif untuk kebaikan Limapuluh Kota kedepannya.
“Kita ingin melihat daerah harus selaras dengan pusat, sehingga program-program kerakyatan bisa direalisasikan dengan baik. Contohnya Bupati Dharmasraya Sutan Riska yang memiliki akses ke pusat, realisasi pembangunan di Dharmasraya sangat bagus,” ujarnya.
Selain itu, hal yang terpenting dalam pembangunan ekonomi ialah bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat dengan potensi yang sudah ada.
Sebagaimana diketahui, di Kabupaten Limapuluh Kota terkenal dengan perkebunan karet, gambir, jeruk dan sebagainya. Namun ironisnya selama ini masyarakat jauh dari kata sejahtera.
“Kita harapkan dengan memiliki akses ke Pemerintahan Pusat, Deni Asra bisa mencarikan solusi untuk menggenjot harga di tingkat petani terkait hasil perkebunan masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya itu, selama ini pembangunan infrastruktur di Kabupaten Limapuluh Kota sangat minim sekali. Dengan adanya akses yang bagus ke pusat nantinya persoalan ini diharapkan bisa diselesaikan.
“Kita ingin pembangunan infrastruktur itu harus diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (Ikhlasul Ihsan)