Padang-Percepatan pembangunan tol di Sumbar sudah menjadi harga mati yang harus segera diperjuangkan semua pihak. Pemprov Sumbar sendiri sudah membentuk tim percepatan pembangunan agar sigap menyelesaikan proyek besar tersebut.
Namun akhir-akhir ini Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Sumbar terkesan menutup diri terkait informasi pembebasan lahan pembangunan tol.
Bahkan, tim percepatan pembangunan tol Sumbar yang diketuai Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam pertemuan bersama Padang Ekspres beberapa waktu lalu mengatakan, BPN Sumbar sangat sulit untuk diajak berkoordinasi.
Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Noval Wiska mengatakan, BPN Sumbar harus berani terbuka kepada khalayak umum tentang apa yang terjadi dengan proses penyelesaian tol Sumbar-Riau.
Sebagai lembaga pemerintahan tidak seharusnya BPN menutup diri dari khalayak umum dan pemprov sebagai mitra kerja dalam pembangunan jalan tol tersebut.
”Keterbukaan akan melahirkan kepercayaan publik terhadap BPN. Namun jika BPN masih menutup diri kepada publik, tentunya hal tersebut dapat mengganggu kepercayaan masyarakat dalam proses ganti rugi,” ucapnya
Ia mengatakan, informasi tol adalah informasi terbuka yang seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat luas. ”Termasuk di dalamnya kendala yang dihadapi oleh BPN di lapangan. Sehingga setiap masalah yang dialami BPN, masyarakat dapat memahaminya,” ucapnya.
Noval mengatakan, akibat ketertutupan tersebut masyarakat dan media tidak mengetahui siapa yang lamban dalam proses penyelesaian jalan tol tersebut. Apabila BPN mau membuka informasi bisa jadi masyarakat menjadi menaruh simpati atas kinerja yang dilakukan BPN selama ini.
”Jika masyarakat mengetahui di mana penghambat proses tersebut bisa jadi para ninik mamak dan tingkatan masyarakat lainnya ikut berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan di jalur tol Sumbar,” ujarnya
Noval juga mendorong BPN untuk menyebarluaskan informasi progres pengerjaan tol dan hambatan yang dialami selama proses ganti rugi atau pengawasan pekerjaan. Ia mengatakan, minimal website BPN Sumbar menyediakan informasi tentang progres pengerjaan tol tersebut.
”Jangan sampai informasi yang tertutup tersebut menimbulkan kecurigaan kepada masyarakat. Seperti ada kesalahan yang berusaha ditutup-tutupi oleh BPN jika infomasi tersebut masih terus ditutupi,” terangnya.
Untuk itu, Noval berharap seluruh elemen yang ada mendorong BPN untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi baik ke Pemprov, media dan masyarakat, terkait informasi-informasi yang seharusnya terbuka ke khalayak umum. Seperti progres pengerjaan dan jumlah lahan yang dibebaskan.
Sementara itu, Pemprov Sumbar saat ini sudah sangat serius membantu menyelesaikan persoalan tanah yang terdampak tol. Salah satu buktinya dibentuknya Tim Percepatan Pengadaan Lahan Jalan Tol. Sekarang diminta BPN untuk bisa lebih maksimal.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Sumbar Nurnas. Katanya, lahan yang ada didukung oleh dokumen yang banyak, itu mesti divalidasi oleh BPN. Jika petugas lapangan masih kurang, mestinya ditambah.
Tim Percepatan Pemprov diminta membantu kerja BPN agar berjalan lancar. Termasuk, menghabisi mafia tanah yang masih gentayangan.
Katanya, petugas BPN pernah trauma karena kasus pembebasan lahan dibayar dua kali di Padangpariaman. Dirinya memahami trauma itu. Tapi sekarang tidak ada alasan lagi, sebab semua harus dikebut.
Nurnas menyebutkan, penyelesaian ganti rugi ini memang tugasnya BPN. Namun, BPN mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama Pemprov Sumbar. Anggota dewan dari dapil Pariaman-Padangpariaman ini menekankan, DPRD Sumbar tidak terlibat langsung dalam hal pembebasan lahan tol ini.
Namun dewan memberi dorongan terus-menerus pada eksekutif, agar proyek tol ini segera tuntas. ”Selama ini terkesan Pemerintah Provinsi Sumbar yang lalai bahkan menghalangi. Nyatanya tidak demikian. Yang terjadi di lapangan, ada trauma yang dialami petugas BPN dan kemudian jumlah petugas BPN yang kurang,” kata Nurnas.
”Saya melihat sekarang ada dorongan Pemprov pada BPN, maka kerjakan sesuai aturan. Jika tenaga kurang mesti ditambah. Kalau ragu akan timbul masalah hukum, maka gandeng aparat hukum,” lanjutnya.
Dengan dibentuk tim percepatan dapat dengan intens bergerak. ”Saya imbau pada Tim Percepatan dan pada BPN. Tanpa itu, tim yang dibentuk gubernur akan tumpul. Kuncinya di BPN, makanya sekali lagi saya minta BPN jangan sampai kekurangan tenaga lapangan. Namanya saja percepatan,” kata Nurnas, politisi Partai Demokrat ini.
Dalam aturan yang dipahaminya, jika semua dokumen sudah divalidasi, sudah sah dan harus dibayar 17 hari kemudian.
Masih Bungkam
Sebagaimana diberitakan kemarin, terkait soal pembebasan lahan untuk tol yang menyangkut BPN, Padang Ekspres telah berusaha untuk mengonfirmasi Kepala Kanwil BPN Sumbar, Saiful. Kemarin usaha konfirmasi tersebut kembali dilakukan. Namun selama satu jam menunggu di pintu masuk Gedung Kanwil BPN Sumbar, tetap tak ada jawaban yang didapat.
Bahkan pada saat Saiful keluar dari gedung tersebut, tak sepatah kata pun yang dikeluarkannya. Dia justru menghindar sambil memasuki kendaraannya dan langsung pergi.
Selain itu ketika mengkonfirmasi perihal wawancara ke bagian resepsionis, Padang Ekspres diminta untuk harus memasukan surat terlebih dahulu dan menyertakan list pertanyaan agar bisa dijadwalkan untuk bertemu dengan Kakanwil BPN Sumbar.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
