Pemprov Sumbar Targetkan 2019 Kabupaten/Kota Miliki Kampung KB Terintegrasi

DPPKBPKS Gandeng OPD Guna Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Gubenur Sumbar Irwan Prayitno saat menghadiri kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXV 2018 Tingkat Provinsi Sumbar, di Gedung Ruhana Kuddus, Senin, (8/10/2018).

 

  1. PADANG, KABARSUMBAR – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, dan Dukcapil (DPPKBPKS) menargetkan pada 2019 seluruh Kabupaten/Kota yang ada memiliki Kampung KB terintegrasi.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Dukcapil (DPPKBPKS) Sumbar, Novrial mengatakan saat ini belum keseluruhan daerah yang menjadi percontohan program Kampung KB terintegrasi, karena masih keterbatasan dana dan sumber daya. Namun, pada tahun depan semua daerah ditargetkan sudah memiliki satu kampung KB berintergrasi.

Dikatakannya, saat ini pihaknya sudah mencanangkan 182 kampung KB yang diinisiasi oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) dan pemerintah Kabupaten/Kota dengan menginisiasi nama kampung KB terintegrasi (kakabesi).

Untuk saat ini kata dia, baru 6 daerah yang telah melaksanakan Kampung KB terintegras. Sudah jalan di Pemerintah Provinsi Sumbar, yakni di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Agam, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Payakumbuh, dan Solok.

“Jadi, masih ada 13 daerah lagi, ditargetkan tahun depan semuanya punya satu kampung KB versi provinsi,” ujar dia usai menghadiri kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXV 2018 Tingkat Provinsi Sumbar, di Gedung Ruhana Kuddus, Senin, (8/10/2018).

Pihaknya mencoba merangkul program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu untuk meletakkan bantuan fokus dikampung KB. Sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dicontohkan Novrial, peranan OPD di kampung KB seperti Dinas Perikanan dengan membagikan bibit ikan kepada masyarakat kampung KB, serta program bedah rumah yang diberikan kepada msyarakat tidak mampu. Sehingga, manfaatnya benar dirasakan masyarakat.

Dijelaskannya, disetiap program yang tersalurkan tersebut yang menerima manfaatnya adalah keluarga, berbeda dengan dana desa yang dibangun adalah sarana atau berbagai konsep pemberdayaan.

Sementara itu, dikampung KB kamo masuk kedalam keluarga yang betul-betul memang aksetor KB, miskin, berkemauan dan mampu. Sehingga tidak merobah kinerja dari OPD itu sendiri.

“Tujuannya kalau semua keluarga sudah diintervensi dengan OPD lingkup provinsi, otomatis itu semua bisa terkonsep kedalam perencanaan pembangunan nagari,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Irwan Prayitno mengatakan bahwa keluarga itu adalah hari kita. Jangan kita bicara keluarga tapi bukan untuk kita. Maka dari itu dalam berkeluarga itu harus memiliki satu persepsi hingga menciptakan rasa yang harmonis dan setia. Karena kita baru sempurna kalau kita sudah dipasangkan.

“Oleh sebab itu, belum bekerja bukan menjadi alasan untuk menjalin kehidupan berumah tangga. Karena menikah merupakan satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan,” terangnya

Lebih lanjut dikatakan Irwan bahwa program KB ini tidak lagi masalah perencanaan dua anak lebih baik. Tetapi program KB juga terpadu dengan mencakup perekonomian, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan.

(Putri Caprita)

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...