Perjuangkan Petani, Ratusan Mahasiswa Deklarasikan Gema Tani

Setidaknya 200 mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat mendeklarasikan berdirinya Gerakan Mahasiswa Petani (Gema Tani) Indonesia Wilayah Sumatera Barat).

Pada deklarasi yang dilaksanakan di Sekretariat SPI, kawasan Tabing, Kota Padang pada 13 Mei 2018 itu, mereka sepakat bergerak bersama rakyat kaum tani, bersiap melawan free trade, bertujuan agar keluarga tani mandiri secara ekonomi dan berwatak sebagai rakyat yang merdeka serta berdaulat di negara sendiri.

Deklarasi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan akan diikuti 28 propinsi lain di Indonesia, di bawah payung perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Ketua SPI Sumbar, Rustam Efendi mengatakan, organisasi ini terbentuk setelah melakukan berbagai diskusi di kampus-kampus yang berada di Padang Sumatera Barat yakni, Universitas Andalas, Universitas Putra Indonesia YPTK, Universitas Negeri Padang, Universitas Nahdatul Ulama.

Mulai dari membentuk pemahaman yang sama bahwa mahasiswa harus mulai menatap masalah pokok, menegaskan posisi keberpihakan, serta aktif berjuang bersama rakyat khususnya petani.

Tekad itu dibulatkan setelah melakukan pendidikan dan diskursus bersama aktivis petani serta akademisi peduli petani, yakni Rustam Efendi (Ketua Dewan Pengurus Wilayah SPI Sumbar) Virtuous Setyaka (Dosen Hubungan Internasional Fisip Universitas Andalas), Didi Rahmadi (Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Andalas), dengan materi : Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Kaum Tani, Organisasi, keorganisasian dan pengorganisasian, dan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam diskusi tersebut elihat kondisi petani kecil hari ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Reforma agraria yang dicanangkan 58 tahun lalu mengamanatkan distribusi tanah minimal 2 ha per kepala keluarga belum maksimal dilakukan oleh rezim yang berkuasa.

Berdasarkan sensus pertanian tahun 2013 sebanyak 22,9 juta rumah tangga atau 87,63% dari jumlah total rumah tangga petani. Mayoritas adalah pemilik lahan kurang dari 0,5 ha atau disebut sebagai petani gurem (BPS,2013).

Tidak hanya persoalan lahan tetapi masalah produksi hasil pertanian dari hulu dan hilir belum menjadi prioritas peningkatan kesejahteraan petani, hal tersebut juga memposisikan petani tidak berdaulat atas harga jual atas hasil produksinya.

Semua masalah itu kemudian bermuara pada penghasilan yang pas-pasan atau bahkan hanya cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup harian keluarga.

Pilihannya adalah bertahan atau menyerah. Jika menyerah pilihannya adalah masuk ke sektor formal-mapan menjadi buruh di perusahaan atau jika bertahan tetap dengan kehidupan susah, tanpa jaminan resiko gagal panen, ancaman hutang, sakit akibat penggunaan zat kimia beracun, dll.

Belum lagi semakin menghujamnya kebijakan-kebijakan World trade organization (WTO) yang menseragamkan sistem perdagangan untuk seluruh dunia dengan konsep free trade (Perdagangan Bebas) tentu saja dalam hal ini tidak berkeadilan terhadap petani kita yang belum siap menghadapi itu, jikapun siap tentu saja kita menolak segala bentuk penjajahan baik itu secara senjata maupun secara ekonomi-politik bercorak eksploitatif dan tidak manusiawi. (rel)

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...