Pessel Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

  • Bagikan
Foto : Pesisir Selatan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Pesisir Selatan – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tahun ini, setelah 6 tahun terakhir juga meraih predikat serupa.

“Kami bersyukur karena atas kerjasama seluruh elemen hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selalu mendapat opini WTP, termasuk tahun ini,” kata Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Jumat 7 Mei 2021 di Painan.

Opini dengan predikat WTP disampaikan secara virtual oleh Yusnadewi, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Turut hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD setempat, Aprial Habas, Pj. Sekda, Emirda Ziswati, Plh Kepala BPKD, Intan Novia Fatma, Plt. Inspektur, Rusdiyanto dan Asisten III Hamdi, serta sejumlah pejabat daerah setempat.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Prov. Sumbar Adakan Raker dengan Mitra Kerja

Lebih lanjut Bupati mengatakan, kedepan diharapkan tidak ada lagi catatan dari BPK, dan pihaknya memerintahkan BPKD dan perangkat daerah terkait menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Bupati juga menyampaikan terima kasih, sekaligus apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan.

“Kita harus mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Yusnadewi mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan bertujuan untuk memberi opini tentang kewajaran pengelolaan keuangan daerah.

Berhasilnya Pesisir Selatan meraih WTP berturut-turut, kata dia, menunjukan bahwa pemkab setempat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

Baca Juga :  Bupati Pessel Resmi Buka LATSAR CPNS Tahun 2021

Menurut Yusnadewi, perolehan opini WTP, merupakan capaian minimal, tujuan utamanya adalah bagaimana kualitas pelaksanaan anggaran dapat mensejahterakan masyarakat.

“Tujuan besarnya adalah bagaimana pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan pencapaian opini WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Aprial Habas mengaku bangga atas capaian yang diraih. Namun ia berharap agar pemerintah daerah dan jajaran tidak terlena, dan mesti bekerja makin giat lagi.

“Predikat WTP mesti dijadikan motivasi baik di jajaran eksekutif, maupun di legislatif agar bekerja lebih baik lagi, paham aturan dan yang terpenting menjalankan aturan dengan selurus-lurusnya,” sebutnya.

  • Bagikan