Proyek IPDN Sumbar, Gamawan Diperiksa KPK

mantan Mendagri Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan KPK di Jalan Kuningan Persada Kav4, Jakarta Selatan. (istimewa)
mantan Mendagri Gamawan Fauzi usai menjalani pemeriksaan KPK di Jalan Kuningan Persada Kav4, Jakarta Selatan. (istimewa)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Kamis (3/5/2018). Pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi terkait penetapan pemenang lelang mega proyek pembangunan kampus IPDN Sumatera Barat, Kabupaten Agam.

Dihadapan penyidik, Gamawan mengaku hanya menandatangani, sesuai Kemendagri tahun anggaran 2011, karena ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Katanya, setelah adanya review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baru menandatangani. Namun sebelum ada analisis tidak menandatangani. Walau dalam UU tertuang pada pasal 8 bahwa proyek lebih dari Rp100 miliar harus persetujuan menteri.

“Kan undang-undang menyuruh gitu, Pasal 8 kalau proyek lebih dari Rp 100 milyar harus ditandatangani menteri,” kata Gamawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persadara Kav.4, Jakarta Selatan.

Setelah adanya pemeriksaan dari BPKP dan menyatakan tidak ada persoalan, Menteri era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu kemudian menandatangani berkas lelang.

“Saya mintakan review dulu ke mereka (BPKP) setelah dinyatakan tidak ada masalah, saya tandatangan, sudah selesai urusan,” kata Gamawan.

Terkait hal ini KPK menetapkan Dudy Jocom saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) dan Budi Rahmat Kurniawan, General Manager (GM) Hutama Karya (Persero). Keduanya ditahan 22 Februari 2018 setelah penetapan tersangka 2 Mei 2016.

Tidak hanya Gamawan Fauzi yang diperiksa oleh KPK. Diah Anggraini Sekjen Kemendagari juga telah diperiksa. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, komisioner diperiksa sebagai saksi terhadap tersangka Dudy.

“Gamawan Fauzi saksi untuk tersangka DJ,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Kasus ini mengalami kerugian berdasarkan hitungan sementara Rp 34 miliar dari nilai proyek Rp125 miliar. KPK menyangka DJ dan HK melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.