Puluhan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19 di Sumbar

  • Bagikan
Foto : internet

Padang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan menuntut kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 dengan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) pada Senin, 8 Maret 20wq.

Puluhan mahasiswa tersebut mayoritas dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan melakukan orasi sejak pukul 15.00 WIB serta menyampaikan aspirasi dan semua rasa kecewa terhadap pejabat Sumbar terhadap kasus tersebut.

“Usut tuntas temuan BPK RI. Jangan ada kongkalikong dengan koruptor. Kita berharap KPK ke Sumbar, karena kita tidak percaya pejabat Sumbar sekarang,” ungkap koordinator lapangan yang mereka sebut Jenderal Lapangan Aliansi Intelektual Lintas Organisasi Kepemudaan, Fikri Haldi kepada media.

Ia juga merupakan Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang tersebut menyebutkan, pihaknya menyampaikan 10 tuntutan dalam aksi tersebut. Dengan harapan pelaku penyelewengan dana COVID-19 segera diproses secara hukum dan lebih transparan.

“Kita menuntut, kasus ini segera diproses agar tidak ada lagi kasus serupa. Masa dana COVID-19 juga diembat. Orang Minang beragama Islam, tapi kelakuan korupsi,” tegasnya.

Selain itu, puluhan mahasiswa tersebut juga membawakan beragam spanduk bentuk protes terhadap pelaku penyelewengan COVID-19, dengan menyindir seperti kata-kata pejabat tega ‘melahap’ uang, pasalnya anggaran tersebut uang negara untuk rakyat.

Puluhan mahasiswa itu tidak bisa mendiamkan kasus penyelewengan dana COVID-19 tersebut. Mereka berharap pejabat Pemprov Sumbar tidak menutup kasus dugaan merugikan negara puluhan miliar tersebut.

“Kami tidak ingin tali pusat kami ditanam. Uang rakyat dimakan. Jangan ada sogok-menyogok terhadap kasus ini. Kami minta diusut tuntas pelakunya,” tuntut salah seorang mahasiswa berorasi di hadapan petugas keamanan.

Untuk diketahui, BPK RI menemukan dugaan penyelewengan dana untuk penanganan COVID-19 di Sumbar berupa pengadaan hand sanitizer. Ditemukannya kemahalan pada harga hand sanitizer tersebut, sehingga merugikan negara Rp49 miliar.

Oleh sebab itu, akhirnya DPRD Sumbar membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumbar, dengan menuntut hal serupa. Aksi unjuk rasa tersebut didatangi langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah, yang berakhir dengan salawat bersama.

Usai itu, puluhan mahasiswa juga menggelar aksi di depan Mapolda Sumbar.

  • Bagikan