Reforma Agraria di Sumbar Meningkat

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sudaryanto. Photo : Putri Caprita
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sudaryanto. Photo : Putri Caprita
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sudaryanto. Photo : Putri Caprita
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sudaryanto. Photo : Putri Caprita

PADANG, KABARSUMBAR—Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Sudaryanto mengungkapkan, Tanah objek reforma agraria di Sumbar 2019 meningkat menjadi 58.254 hektare.

“Jika dipersentasekan meningkat sebesar 7,23 persen dibanding Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Sumbar 2018 yang hanya seluas 54.315 hektare,” kata Sudrayanto di Padang, Kamis (5/7/2017).

Dengan demikian katanya, jika ditotalkan tanah objek reforma agraria Sumatera Barar keseluruhnya adalah sebesar 112.569 hektare.

Sudaryanto juga mengungkapkan bahwa Kota Solok merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Sumbar yang legalisasi aset agrarianya telah berhasil rampung 100 persen.

Sementara itu, Direktur Land Reform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Arif Basyar mengatakan, dalam rangka percepatan, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) diharapkan dapat segera memastikan dan memetakan posisi tanah pelepasan hutan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI sebelumnya.

GTRA juga diharapkan dapat segera menindaklanjuti Perpres 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

“Terutama ya menyangkut tanah yang berasal dari pelepasan hutan negara untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dan atau hasil perubahan batas kawasan hutan,” pungkasnya.

Pihaknya berharap dalam prosesnya, permasalahan agraria seperti sengketa dan konflik tanah baik antara masyarakat, pengusaha, negara, BUMN, dan lain-lain bisa dituntaskan di level gugus masing.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan melalui rapat Koordinasi GTRA Sumbar yang dilaksanakan sejak tanggal 4 sampai 6 Juli 2018 di Imelda Hotel Padang antar koordinasi Kementerian/Lembaga maupun stake holder diharapkan menjadi upaya tercapainya program Reforma Agraria dan tersedianya data dan lokasi Reforma Agraria provinsi Sumbar serta  fasilitas pemberian aset dan akses reform.

“Dengan terbentuknya tim GTRA Sumbar, diharapkan tercapainya koordinasi yang baik antara tim secara konprehensif dan integrasi. Serta menjadi langkah sangat penting dalam rangka mengharmonisasikan pelaksanaan Reforma Agraria di pusat dan daerah,” tuturnya.

[Putri Caprita]