Satpol-PP & Damkar Kota Payakumbuh Sosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Payakumbuh – Sebagai bentuk antisipasi berbagai gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum (TRANTIBUM) serta mengajak peran serta masyarakat dan mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban ditengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh undang puluhan perangkat RT di berbagai Kelurahan di Kota Payakumbuh ikuti Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM).

Sosialisasi yang menghadirikan Kasat Pol-PP dan Damkar, Kepolisian, Kejaksaan itu digelar selama dua hari sejak Senin 27 hingga Selasa 28 Mei 2024. Kegiatan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan itu dibuka langsung Kasat Pol-PP dan Damkar Kota, Payakumbuh, Doni Prayuda.

Doni saat memberikan sambutan mengatakan bahwa kegiatan yang digelar Pihaknya dan diikuti banyak pihak diharapkan banyak bermanfaat.

“Semoga kegiatan yang kita gelar untuk kesekian kalinya ini dapat bermanfaat banyak untuk masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucap Doni.

Ia juga mengatakan bahwa Satpol-PP selaku penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum bertugas melaksanakan deteksi dan pencegahan dini di tengah masyarakat sebelum terjadinya gangguan trantibum, Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk sosialisasi peraturan daerah.

Selain itu, pihaknya juga melaksanakan patroli rutin di beberapa titik rawan terjadinya pekat termasuk menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat, Melaksanakan pengamanan baik acara yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun kegiatan masyarakat, Melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap agenda Pimpinan daerah, Kemudian melaksanakan penertiban apabila terjadi pelanggaran peraturan daerah serta Melakukan penanganan apabila terjadi unjuk rasa dan kerusuhan ditengah masyarakat.

Sementara Sekretaris Satpol-PP dan Damkar Kota Payakumbuh, Dewi Novita saat memberikan materi dihari kedua mengatakan bahwa di Kota Payakumbuh banyak Peraturan Daerah (PERDA) yang tidak hanya dilahirkan oleh Satpol-PP, namun juga oleh OPD lainnya.

Untuk itu pihaknya mengajak berbagai unsur termasuk RT untuk ikut menegakkan hukum dan aturan. Termasuk saat melakukan Sosialisasi yang melibatkan Narasumber dari berbagai pihak.

“PERDA yang ada di Kota Payakumbuh tidak hanya dilahirkan oleh Satpol-PP, namun juga oleh OPD lainnya. Untuk itu dalam mewujudkan untuk menegakkan aturan kita ajak berbagai pihak sebagai Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini. Narasumber kita dari Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai peran dalam menegakkan aturan atau hukum,” ucap Dewi, Selasa (28/05/2024).

Mantan Camat Payakumbuh itu juga menambahkan, masyarakat terutama Rukum Tetangga (RT) di tiap Kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh memiliki peran penting mewujudkan TRANTIBUM.

” Iya, masyarakat terutama Rukum Tetangga (RT) di tiap Kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh memiliki peran penting mewujudkan TRANTIBUM, untuk itu kita ikutsertakan dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM),” tambahnya.

Dewi juga menambahkan, untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tengah masyarakat, pihaknya juga melakukan patroli rutin. Beberapa hal yang dapat menggangu TRANTIBUM menurutnya adalah Pedagang Kali Lima yang berjualan ditempat yang dilarang, diantara di trotoar, pedagang makanan do siang hari Ramadhan, serta minta sumbangan di pinggir jalan.

” Beberapa hal yang dapat menggangu TRANTIBUM menurutnya adalah Pedagang Kali Lima yang berjualan ditempat yang dilarang, diantara di trotoar, pedagang makanan do siang hari Ramadhan, serta minta sumbangan di pinggir jalan.” Tutupnya.

Sementara Kasi Pidana Umum (PIDUM) Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Yudhi Saputra saat memberikan materi kepada puluhan peserta Sosialisasi menekankan bahwa dalam konteks hukum, ada dua hal dalam melakukan tindakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Pertama Yustisi dan Non Yustisi yang masing-masing nya mempunyai ciri khas yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

” Dalam konteks hukum, ada dua hal dalam melakukan tindakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Pertama Yustisi dan Non Yustisi yang masing-masing nya mempunyai ciri khas yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat,” ucapnya.

Jaksa kelahiran Kota Padang itu juga menambahkan, pihaknya apresiasi dengan kegiatan pencerdasan berupa Sosialisasi yang digelar SATPOL-PP dengan melibatkan masyarakat.

” Kita tentu apresiasi kegiatan Sosialisasi ini, sehingga bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat.” Tutupnya. (Ikhlasul Ihsan)

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.