Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait penyimpanan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito.
Dedi meminta Menkeu untuk membuka data daerah mana saja yang menyimpan dana di perbankan.
“Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito,” tegas Dedi di Bandung, Selasa (21/10/2025).
Dedi mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) dan memastikan tidak ada dana daerah yang didepositokan.
Menurut Dedi, penyimpanan dana dalam bentuk deposito oleh pemerintah daerah merupakan indikasi pengelolaan keuangan yang buruk.
Ia menekankan pentingnya transparansi dengan mengumumkan daerah-daerah yang melakukan praktik tersebut.
Dedi khawatir tudingan ini akan menciptakan opini negatif terhadap pemerintah daerah yang telah bekerja dengan baik.
Pemprov Jabar, kata Dedi, saat ini justru tengah mempercepat belanja publik di tengah efisiensi anggaran.
Pernyataan ini merupakan tanggapan atas ucapan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut 15 daerah, termasuk Jawa Barat, menyimpan dana di bank, bukan di bank pembangunan daerah.
Hal ini diungkapkan dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025).
Menkeu menyebut Pemprov Jawa Barat menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun.
Selain Jabar, DKI Jakarta disebut menyimpan Rp14,683 triliun dan Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Data dari Bank Indonesia menunjukkan dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, terdiri dari simpanan pemerintah kabupaten Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.
