Pariaman – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengumumkan pembatalan Pekan Kebudayaan Daerah I yang sebelumnya direncanakan di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, pada 10 hingga 12 Juli 2025.
Keputusan ini diambil sebagai langkah efisiensi anggaran, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyatakan bahwa pertimbangan utama pembatalan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Ia menekankan pentingnya bagi Pemkab Padang Pariaman untuk mematuhi instruksi tersebut, sebagaimana juga dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia. Anggaran APBD sebesar Rp200 juta yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran.
“Kami tidak mau ada pandangan bahwa di tengah efisiensi kita masih juga menghambur-hamburkan anggaran sebesar ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin, (7/7/2025).
Dia juga menyoroti adanya kurangnya koordinasi antara bidang kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman dengan pimpinan, sebuah permasalahan yang sedang dalam tahap pembenahan.
Adapun penyelenggaraan festival sebelumnya diklaim tidak melibatkan APBD, melainkan sepenuhnya didukung oleh sponsor, perantau, masyarakat setempat, dan pemerintahan nagari.
Menurutnya, jika Pekan Kebudayaan Daerah I yang mengangkat tema ‘Padang Pariaman Baghalek Gadang Tahun 2025’ tetap menggunakan APBD, hal tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan dari nagari atau desa lain yang telah maupun akan menyelenggarakan festival kebudayaan.
“Kita punya 103 nagari. Semua harus kita perlakukan sama,” tegasnya.
Meskipun festival dibatalkan, pihaknya berkomitmen untuk tetap mendukung seniman yang telah mempersiapkan diri dengan menyediakan wadah lain.
Ia menyebutkan akan mencarikan kegiatan yang dikoordinir langsung bersama pemerintah nagari tanpa melibatkan dinas terkait, di mana bentuk kegiatannya akan bergantung pada pemangku kepentingan di tingkat nagari.
“Dinas akan kami evaluasi dulu. Sementara, semangat berkesenian juga tak boleh padam. Kami sudah berkomitmen untuk mendukung kesenian,” katanya. Ia juga optimis terhadap Nagari Ketaping karena kuatnya dukungan dari berbagai tokoh untuk memajukan kesenian.
Sebelumnya, telah dilaksanakan festival kebudayaan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang beberapa bulan lalu, yang menurut bupati sepenuhnya dilaksanakan oleh nagari tanpa bantuan APBD.
Pembatalan Festival Kebudayaan Daerah I ini memicu beragam tanggapan, di mana sebagian mendukung dengan alasan anggaran dapat dialihkan untuk perbaikan infrastruktur.
Namun, ada pula penolakan, khususnya dari warga Ketaping, termasuk tokoh adat dan masyarakat setempat, yang mengekspresikan kekecewaan mereka melalui video yang diunggah ke media sosial.
Salah seorang tokoh adat setempat, Bahrul Rajo Sampono, menyatakan pihaknya akan tetap melanjutkan kegiatan tersebut dengan nama Pekan Kebudayaan Nagari Ketaping.
“Perlu kami sampaikan kepada sanak kemenakan kami di perantauan bahwa kami akan melaksanakan kegiatan ini. Dan mohon dukungannya,” ungkapnya, menambahkan bahwa mereka akan menyambut tamu dari perantauan, termasuk dari Malaysia, dengan upaya memeriahkan acara.
