Pessel – Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pesisir Selatan terus dikebut.
Pemerintah menargetkan puluhan unit huntara dapat segera ditempati warga, meski proses pembangunan dihadapkan pada tantangan cuaca dan keterbatasan lahan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Mulyandri Dt. Rajo Intan, menyebutkan total huntara yang akan dibangun mencapai 62 unit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 unit saat ini telah memasuki tahap pembangunan fisik, sementara 40 unit lainnya masih menunggu penyediaan lahan yang sesuai.
“Kita menargetkan pada 10 Januari mendatang, seluruh pembangunan huntara dapat diselesaikan,” ujar Mulyandri saat mendampingi kunjungan Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kamis (1/1/2026).
Ia menjelaskan, secara umum progres pembangunan berjalan sesuai rencana. Namun, faktor cuaca menjadi tantangan utama yang menyebabkan pekerjaan sedikit melambat.
Meski demikian, hingga kini belum ditemukan kendala signifikan yang dapat menghambat penyelesaian proyek secara keseluruhan.
Selain huntara, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan hunian tetap sebanyak 94 unit bagi warga terdampak.
Jumlah tersebut lebih besar dibanding huntara karena sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri dan tidak membutuhkan hunian sementara.
“Sebagian warga terdampak memilih mengungsi mandiri, sehingga mereka tidak dibangunkan huntara dan hanya menerima Dana Tunggu Hunian,” jelas Mulyandri.
Progres pembangunan huntara ini turut mendapat perhatian langsung dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Dalam peninjauan lapangan, Mahyeldi memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar target waktu, tetapi juga memperhatikan kualitas dan kelayakan hunian.
“Kita ingin masyarakat segera keluar dari kondisi darurat. Huntara ini harus dibangun dengan baik, aman, dan nyaman,” kata Mahyeldi.
Ia juga menekankan agar pembangunan huntara memperhatikan kesehatan lingkungan, termasuk sanitasi dan ketersediaan air bersih.
Menurut Mahyeldi, hunian sementara yang tidak memenuhi standar justru dapat menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Mahyeldi menilai penyediaan huntara merupakan bagian krusial dari pemulihan pascabencana.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi terkait menjadi kunci agar pembangunan dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
Peninjauan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai bentuk pengawasan dan koordinasi langsung di lapangan.
Pemerintah berharap huntara yang dibangun dapat segera dimanfaatkan warga sambil menunggu realisasi hunian tetap.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
