Padang – Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menjamin keamanan geologis lahan relokasi bagi korban banjir bandang.
Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.
Desakan ini muncul setelah banjir bandang merusak permukiman di berbagai wilayah Kota Padang.
Helmi menekankan bahwa relokasi harus didasarkan pada data ilmiah dan kajian risiko bencana yang komprehensif.
“Ini penting agar kehidupan baru warga tidak terancam longsor atau banjir susulan,” tegas Helmi.
Menurutnya, relokasi bukan hanya sekadar pemindahan fisik, tetapi juga upaya mitigasi bencana jangka panjang. Lahan baru harus bebas dari potensi tanah labil, rawan banjir, dan memiliki akses infrastruktur dasar yang memadai.
Helmi berharap koordinasi antarinstansi dapat berjalan efektif.
Pemilihan lokasi relokasi harus menjamin perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak.
Legislator Partai Golkar ini juga meminta keterlibatan BPBD dan ahli geologi dalam pemetaan lahan relokasi.
Kajian teknis dinilai krusial untuk memastikan lokasi baru layak huni dan minim risiko.
Aspek lingkungan juga menjadi perhatian. Lahan baru harus aman secara fisik, lestari secara lingkungan, dan berkelanjutan secara sosial ekonomi.
Pemko Padang diminta untuk menyusun peta risiko bencana mutakhir.
Peta ini akan mendukung pengambilan keputusan, termasuk penentuan lokasi sekolah, fasilitas kesehatan, dan akses transportasi warga pascabencana.
Dengan langkah ini, relokasi diharapkan menjadi solusi permanen bagi korban banjir bandang.
Pembangunan kawasan baru juga harus bebas dari ancaman bencana serupa.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
