Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban longsor dan banjir di sejumlah daerah.
Keputusan ini diambil menyusul perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap penanganan bencana di Sumbar.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, memimpin rapat koordinasi virtual dengan seluruh kepala daerah se-Sumbar, Rabu (10/12/2025), untuk membahas percepatan pembangunan huntara.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan bahwa Presiden RI meminta pembangunan huntara dilakukan dengan cepat, tepat, dan berbasis data akurat.
“Data harus benar-benar valid. Pastikan seluruh warga terdampak terdata dengan baik, jangan sampai ada yang tertinggal,” tegas Vasko.
Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmen untuk menyiapkan lahan relokasi bagi warga yang tinggal di zona merah bencana.
Langkah ini sejalan dengan arahan Pemprov Sumbar untuk mempercepat penanganan warga yang tinggal di wilayah berisiko tinggi, mengingat potensi cuaca ekstrem.
Pemerintah pusat telah menetapkan standar huntara berukuran 3,6 x 4,8 meter, dilengkapi kamar mandi 1,2 x 1,2 meter.
Rapat koordinasi juga membahas potensi ancaman lain seperti aktivitas Gunung Marapi.
Pemprov Sumbar menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan komprehensif dalam menentukan lokasi huntara dan relokasi permanen.
Seluruh kabupaten/kota di Sumbar diminta mempercepat pendataan, menyiapkan lahan, dan memastikan koordinasi antar-instansi.
Rencana pembangunan huntara akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat setelah data penerima manfaat, kesiapan lahan, dan rancangan teknis lengkap.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
