Padang – Keamanan di perlintasan sebidang kereta api Sumatera Barat kini mendapatkan jaminan lebih kuat.
Sebanyak 165 petugas penjaga yang sebelumnya terhenti tugasnya, dipastikan kembali aktif melayani masyarakat.
Keputusan krusial ini diambil menyusul rapat koordinasi intensif antara anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, yang digelar pada Selasa (5/5/2026).
“Kami berhasil memastikan 165 petugas penjaga perlintasan sebidang kereta api di Sumatera Barat kembali bertugas. Ini adalah langkah nyata dan konkret untuk menjaga keselamatan warga,” tegas Zigo Rolanda, menyoroti pentingnya kehadiran personel di lapangan.
Ia menekankan setiap celah dalam aspek keselamatan harus ditutup rapat, dan kehadiran petugas di titik-titik rawan kecelakaan kereta api adalah kunci utama.
Rapat yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini, menghasilkan kesepakatan penting terkait pembiayaan.
Untuk periode hingga Desember 2026, anggaran operasional 165 petugas ini akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
“Ini adalah wujud kehadiran negara dalam menjamin keselamatan transportasi publik,” ungkap Zigo.
Menatap tahun 2027 dan seterusnya, tanggung jawab pembiayaan penjagaan perlintasan akan beralih ke pemerintah kabupaten dan kota. Skema ini telah disepakati bersama, memastikan tidak akan ada kekosongan dalam upaya penjagaan.
“Untuk tahun 2027, pembiayaan akan diambil alih oleh pemerintah daerah. Ini berarti tidak akan ada lagi kekosongan penjagaan di masa mendatang,” jelas Zigo.
Selain memastikan keberlanjutan personel, pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen kuat untuk menekan potensi risiko kecelakaan. Seluruh pihak sepakat untuk menghentikan pembukaan perlintasan sebidang baru.
Lebih lanjut, pemerintah daerah akan secara proaktif mengidentifikasi dan menertibkan perlintasan yang tidak resmi atau ilegal.
“Kami sepakat tidak ada lagi pembukaan perlintasan baru. Perlintasan yang tidak terdaftar harus diidentifikasi dan ditutup permanen untuk menekan risiko,” tegas Zigo.
Sebagai bukti keseriusan dan komitmen bersama, sebuah Surat Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Penjagaan Perlintasan Sebidang ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir pada hari yang sama.
Penandatanganan ini melibatkan Gubernur Sumatera Barat, kepala daerah terkait, perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian, serta jajaran KAI Divre II Sumatera Barat. “Dalam rapat ini, kita membuktikan komitmen nyata. Semua pihak sepakat untuk bergerak bersama menjaga keselamatan,” ujar Zigo.
Dengan total 286 perlintasan sebidang yang tersebar di Sumatera Barat, Zigo menekankan bahwa setiap titik memerlukan perhatian serius dan menjadi tanggung jawab bersama.
“Keselamatan di setiap perlintasan tidak bisa dikompromikan. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk melindungi masyarakat,” tuturnya.
Ia mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah, yang dinilainya mampu menghasilkan solusi konkret dan efektif.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan berkomitmen. Ini bukti kolaborasi mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” tutup Zigo.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
