Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat pembinaan dan pengembangan aparatur pada 1-3 Juli 2026.
Kegiatan ini bertujuan mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, produktif, kompeten, dan berkinerja tinggi.
Saat ini, Ditjen Bina Adwil didukung oleh 374 personel yang terdiri atas 255 PNS dan 119 PPPK.
Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menekankan bahwa peningkatan kualitas aparatur harus selaras dengan penguatan tata kelola organisasi.
Ia menilai pengelolaan aset yang akuntabel, penataan SDM berbasis kompetensi, serta penerapan budaya kerja BerAKHLAK menjadi kunci utama.
“Pengelolaan organisasi yang baik ditentukan oleh kualitas aparatur yang mengelolanya,” ujar Sri melalui keterangan resmi, Kamis (9/7/2026).
Sri menegaskan disiplin pegawai adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan pimpinan terhadap kinerja organisasi.
Ia juga mendorong penguatan komunikasi internal, koordinasi, dan kolaborasi intensif antarpelaksana fungsi.
Selama rapat, peserta mendapatkan pembekalan terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan analisis beban kerja.
Materi disampaikan oleh para ahli dari Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, serta internal Kemendagri.
Sejalan dengan agenda tersebut, Bagian Umum Ditjen Bina Adwil meluncurkan inovasi integrasi layanan kearsipan bernama CEKATAN.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, menjelaskan CEKATAN merupakan akronim dari kecepatan, kemudahan, dan ketepatan.
“Perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten,” tutur Rizza.
Inovasi ini diharapkan menjadi katalisator bagi optimalisasi tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Bina Adwil.
Langkah ini menegaskan komitmen Ditjen Bina Adwil dalam membangun tata kelola organisasi yang adaptif, profesional, dan akuntabel.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
