JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi melepas jabatan Wakil Presiden RI setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, di Gedung Nusantara III, Jakarta, pada Kamis (12/11). Langkah politik ini memicu sorotan tajam terkait konsistensi penegakan konstitusi di Indonesia.
Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut. Ia menyatakan bahwa Gibran telah menempuh prosedur dengan mengirimkan dokumen serupa kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai pertemuan yang berlangsung singkat, Gibran meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada publik.
Keputusan mundur ini terjadi di tengah tekanan kuat dari parlemen. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang menyoal polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Direktur Contsra Indonesia, Habibi Chaniago, menilai peristiwa ini bukan sekadar keputusan personal. Ia justru melihatnya sebagai ujian krusial bagi penyelenggara negara untuk menjaga martabat konstitusi di atas kompromi politik elite.
“Publik berhak mempertanyakan apakah keputusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik, respons terhadap tekanan konstitusional, atau upaya mengakhiri polemik yang semakin meluas,” ujar Habibi.
Menurut Habibi, transisi ini menjadi tolok ukur apakah negara mampu bekerja secara transparan. Ia mendesak MPR untuk mengawal proses penggantian jabatan ini secara terbuka agar tidak terjebak dalam kesepakatan tertutup antar elite politik.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, mekanisme pengisian kekosongan kursi wakil presiden kini berpindah ke ranah MPR. Presiden diwajibkan mengajukan dua nama calon untuk dipilih melalui sidang paripurna MPR paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Habibi menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh kebal terhadap hukum. Ia mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat harus mengutamakan kepatuhan pemegang kekuasaan terhadap aturan main yang berlaku.
“Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang melindungi jabatan seseorang, melainkan demokrasi yang memastikan setiap pemegang kekuasaan tunduk pada hukum,” tegasnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
