Padang – Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang.
Selain memastikan hak pilih terpenuhi, Bawaslu mendorong kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif.
Penguatan keterlibatan tersebut dibahas dalam rapat dalam kantor bertajuk Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Kantor Bawaslu Kota Padang, Rabu (11/11/2026).
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, mengatakan pendidikan kepemiluan dan pengawasan pemilu harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Menurutnya, Bawaslu telah menjajaki komunikasi dengan sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan kelompok disabilitas.
Langkah selanjutnya direncanakan melalui penyediaan penerjemah atau juru bahasa isyarat untuk mempermudah penyampaian informasi kepemiluan dan pengawasan.
Eris menegaskan, penyandang disabilitas tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi.
Mereka juga perlu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.
Karena itu, persoalan aksesibilitas harus diperhatikan sejak tahapan pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan suara agar seluruh warga dapat menggunakan hak pilih tanpa hambatan.
Anggota Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pemenuhan hak kelompok rentan sejak awal tahapan pemilu, termasuk dalam proses penyiapan tempat pemungutan suara (TPS).
Ia menyebutkan, aksesibilitas di TPS masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kemudahan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih.
Bawaslu Kota Padang, lanjutnya, telah mulai membangun komunikasi dengan kelompok disabilitas serta mendorong penyediaan pendamping dan penerjemah sesuai kebutuhan.
Aspek aksesibilitas juga diupayakan menjadi bagian dari fokus pengawasan pemilu.
Firdaus berharap penyandang disabilitas mendapatkan ruang dan fasilitas yang memadai, termasuk pendampingan sesuai kebutuhan, sehingga dapat berpartisipasi secara mandiri dan bermartabat.
Ia menilai keberagaman masyarakat Kota Padang merupakan kekuatan yang harus diakomodasi dalam penyelenggaraan demokrasi.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Padang, Akhiro Murio, mengingatkan bahwa pendekatan terhadap penyandang disabilitas membutuhkan pemahaman khusus.
Setiap kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan yang perlu dipahami agar komunikasi serta pendampingan dapat dilakukan secara tepat.
Menurutnya, pemahaman terhadap karakteristik tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pendidikan kepemiluan yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat.
Anggota Bawaslu Kota Padang, Rahmad Ramli, turut menyoroti pentingnya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang inklusif.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data pemilih merupakan bagian dari tugas pengawasan yang diamanatkan undang-undang kepada Bawaslu.
Proses tersebut perlu dievaluasi secara berkala karena data pemilih terus mengalami perubahan.
Rahmad menilai pengawasan pemutakhiran data harus memberikan dampak nyata dalam meminimalkan berbagai persoalan data pemilih menjelang pelaksanaan pemilu mendatang.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilih akibat persoalan pendataan.
Melalui penguatan pemahaman kepemiluan tersebut, Bawaslu Kota Padang berharap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya semakin terlibat dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
