Dharmasraya – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat Arif Yumardi tegaskan untuk apa saja informasi di badan publik masyarakat berhak tahu.
“Tidak usah ditutupi, konsekuensi sebagai pengguna uang rakyat, UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tegas mengatakan tak ada lagi informasi di pemerintahan yang dirahasiakan atau ditutupi, buka saja ke masyarakatnya. Ada dikecualikan tapi ketentuannya ketat dan terbatas, ” ujar Arif saat beri sambutan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), di ruang pertemuan Kantor Bupati Dharmasraya pada Selasa, 25 Mei 2021.
Ia juga mengatakan, buka dan beri kemudahan akses publik untuk tahu atas semua perencanaan, program dan pelaksanaan serta evaluasi dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD alias uang rakyat.
“Dharmasraya mesti pioner lagi mengelola informasi publik dan menjadi teras keterbukaan informasi publik di bagian timur Sumatera Barat, ” ujar Arif.
Ia mengatakan, pernah sebelumnya Dharmasraya dapat nilai bagus dalam Monev Komisi Informasi Sumbar tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, namun tahun ke tahun Dharmasraya nilainya kian merosot.
“Tapi setelah itu apa, tahun ke tahun di Monev Komisi Informasi Dharmasraya nilainya merosot. Saat Bimtek ini saya harap menjadi momentum kembalikan Dharmasraya terbaik kembali di keterbukaan informasi publik, Insya Allah saya optimis Dharmasraya bisa, karana Sutan Riska dan Pak Dt Labuan tak perlu disanksikan komitmen untuk keterbukaan informasi publik, ” ujar Arif Yumardi.
Bimtek PSI digelar tersebut di Dharmasraya dengan menghadirkan narasumber Anggota DPRD Sumbar Leli Arni, Komisioner KI Sumbar Adrian Tuwandi dan dari PPID Utama Pemkab Dharmasraya dengan moderatori Asisten Ahli Tiwi Utami.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
