Padang – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menjadikan Padang dan Sumatera Barat sebagai fokus utama dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Langkah ini diambil menyusul bencana banjir yang melanda 16 dari 19 kabupaten dan kota di provinsi tersebut dan berpotensi menciptakan kantong-kantong kemiskinan baru.
BP Taskin menekankan pentingnya tindakan cepat dan terkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi pasca bencana.
Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin, Novrizal Tahar, menegaskan komitmen lembaganya untuk mencegah timbulnya kemiskinan baru akibat bencana.
“Kunjungan kerja ini menunjukkan keseriusan BP Taskin mencegah munculnya kantong kemiskinan baru akibat bencana. Sinergi lintas kementerian, lembaga, serta kepala daerah menjadi kunci percepatan pemulihan,” ujarnya saat bertemu Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, pada 19 Desember 2025.
Mahyeldi menyambut baik inisiatif BP Taskin dan berharap kehadiran lembaga tersebut dapat mempercepat pemulihan pascabencana serta mengendalikan potensi peningkatan angka kemiskinan.
“Pemulihan pascabencana harus dilakukan bersama agar prosesnya lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Mahyeldi.
Sebelumnya, tim BP Taskin berkoordinasi dengan BPBD Sumatera Barat untuk memperbarui data dampak bencana.
Tim kemudian meninjau SMP Negeri 44 di Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang menjadi lokasi pengungsian dan memberikan bantuan simbolis.
Kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Padang Pariaman, dimana fokusnya adalah hilangnya lahan pertanian akibat endapan lumpur banjir.
Bupati Padang Pariaman, Jon Kennedy Azis, menyoroti hilangnya mata pencaharian petani akibat lahan yang tertutup lumpur.
Novrizal Tahar menanggapi dengan menyatakan BP Taskin akan mendampingi dan membantu mencari solusi konkret, termasuk penanganan lahan pertanian yang hilang.
BP Taskin berharap langkah-langkah ini dapat meminimalkan dampak banjir terhadap perekonomian dan mencegah munculnya kantong kemiskinan baru, dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
