Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi Pemprov Sumbar yang dihadiri Wakil Gubernur, Sekda, dan 51 kepala OPD, di Auditorium Gubernuran, Jumat, 19 April 2024.
Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi mengundang khusus Komisi Informasi (KI) Sumbar untuk memberikan presentasi penguatan keterbukaan informasi publik kepada seluruh OPD. Ia juga menekankan agar semua OPD meningkatkan pelayanan informasi publik dan mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diadakan oleh KI Sumbar tahun ini.
Buya Mahyeldi mengatakan keterbukaan informasi publik menjadi perhatian dan keseriusan kita untuk patuh dan taat karena ini amanat undang-undang.
“Untuk itu saya meminta Komisi Informasi untuk membuka data kondisi riil OPD di tingkat Pemprov. Untuk Monev KI tahun ini saya minta semua OPD lebih patuh dan disiplin mengikutinya,” katanya.
Sementara itu, Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, mengajak seluruh badan publik untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan Monev KI Sumbar. “KI Sumbar periode 3 ini memiliki visi Terwujudnya Badan Publik Informatif di Sumatera Barat,” ujar Musfi Yendra.
Monev dapat menjadi salah satu penilaian kinerja instansi pemerintahan terhadap pelayanan informasi publik dan dapat menjadi percontohan sampai ke nagari-nagari.
“Untuk itu kita fokuskan dulu dari badan publik di tingkat provinsi agar semua informatif, sehingga ini akan menjadi percontohan badan publik lain hingga ke tingkat nagari. Alhamdulillah Pak Gubernur mendukung penuh KI Sumbar memujudkan niat baik visi ini,” sambungnya.
Sebagai informasi, pada Monev keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan KI Sumbar tahun 2023 lalu, dari 51 OPD Pemprov Sumbar, hanya 3 OPD yang meraih predikat informatif. Adapun Monev KI Sumbar tahun 2024 ini direncanakan akan launching bulan Mei mendatang.
