Padang – Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) menekankan bahwa status Geopark UNESCO seharusnya menjadi hasil dari upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, bukan tujuan utama itu sendiri.
Penegasan ini disampaikan oleh Koordinator KNGI, Mega Fatimah Rosana.
Pernyataan tersebut disampaikan saat verifikasi lapangan kawasan Geopark Nasional Sianok-Maninjau dan Silokek.
Acara yang berlangsung di Auditorium Gubernuran pada Selasa (10/6/2025) ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy.
Mega Fatimah Rosana menyoroti pentingnya isu lingkungan, terutama karena status Geopark seringkali dikaitkan dengan aktivitas pertambangan.
Dia menjelaskan regulasi yang ada tidak melarang penambangan di kawasan Geopark, asalkan aktivitas tersebut memiliki izin resmi dari pemerintah dan telah ditetapkan sebelum kawasan tersebut diakui sebagai Geopark.
“Secara regulasi, izin usaha pertambangan (IUP) dan penetapan Geopark Nasional sama-sama berasal dari Kementerian ESDM. Maka tidak mungkin keduanya saling berbenturan. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan di daerah menjadi kunci utama,” ungkapnya.
Mega Fatimah menjelaskan kedatangan timnya ke lapangan bertujuan untuk memverifikasi informasi yang tercantum dalam dokumen, bukan untuk melakukan penilaian.
Hasil verifikasi ini akan dilaporkan kepada Badan Geologi, yang kemudian akan menentukan apakah status Geopark Nasional tetap dipertahankan atau justru mendapatkan “kartu kuning,” yang akan mempercepat jadwal verifikasi dari lima tahun menjadi dua tahun.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menunjukkan bukti pelaksanaan di lapangan sebanyak mungkin, dengan harapan hasil verifikasi dapat mencapai hasil yang maksimal.
“Kami seperti reporter, mencatat dan menyampaikan apa yang dilihat,” ujarnya.
Saat ini, Geopark Sianok-Maninjau dan Silokek menjadi dua dari tiga kandidat terkuat dari Indonesia yang akan diajukan ke UNESCO, bersama dengan satu kandidat lainnya dari Bojonegoro.
Proses penilaian dokumen telah diselesaikan oleh Bappenas, dan saat ini memasuki tahap verifikasi lapangan.
Mega Fatimah Rosana menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah, terutama antara dua kabupaten yang wilayahnya mencakup Geopark.
Menurutnya, tantangan utama bukan hanya sekadar lolos seleksi UNESCO, tetapi juga menjaga dan mempertahankan status tersebut dalam verifikasi lima tahunan yang akan datang.
Ia juga membuka peluang untuk kolaborasi riset dengan pemerintah daerah, dengan tujuan memastikan kesiapan yang matang.
“Kami siap membantu agar Indonesia tidak hanya lolos, tapi juga mampu mempertahankan status Geopark UNESCO secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Vasko Ruseimy menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi telah berkomitmen untuk mengembangkan Geopark di wilayah Sumatera Barat, khususnya Kawasan Geopark Nasional Sianok-Maninjau.
“Diharapkan seluruh personil penggerak Geopark Sumbar dapat bekerjasama dan bersinergi antara satu dengan lainnya untuk membangun dan mengembangkan Geopark Ranah Minang sehingga layak untuk diajukan menjadi geopark dunia,” katanya.
