Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kini fokus mempercepat pemulihan pascabencana hidrometeorologi setelah mengakhiri status tanggap darurat.
Pendataan kerusakan dan kerugian serta pemulihan layanan dasar menjadi prioritas utama bagi ratusan ribu warga terdampak.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menargetkan pendataan kerusakan dan kerugian tuntas paling lambat 28 Desember 2025.
Ia menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pemulihan, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dimulai pada awal 2026.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” ujar Mahyeldi saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Senin (22/12/2025).
Dalam FGD yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, Forkopimda Provinsi, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, serta para Bupati dan Walikota dari daerah terdampak, Pemprov Sumbar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara menjadi fokus utama sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang komprehensif.
Meskipun status tanggap darurat provinsi telah dicabut, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Pemprov Sumbar memberikan perhatian khusus pada trauma healing dan pendampingan psikososial bagi para korban bencana.
Validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dipercepat sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Ia meminta para Bupati dan Walikota untuk memastikan data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, serta menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya penyusunan R3P dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak.
Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, melaporkan perkembangan pencarian dan identifikasi korban.
Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.
Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak bencana, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Data sementara menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi telah merenggut 260 nyawa, 72 orang hilang, dan 382 orang luka-luka. Total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
