Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membagikan empat paket umrah dan 50 hadiah menarik kepada wajib pajak berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.
Penghargaan ini diserahkan dalam acara High Level Meeting dan Gebyar Pajak yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Rabu (14/8).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan dan retribusi.
“Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, sementara ruang fiskal daerah semakin terbatas. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara lama,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, sistem digital dapat mempercepat layanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meminimalkan potensi kebocoran.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, lembaga perbankan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan digitalisasi yang sukses.
Gebyar Pajak kali ini secara khusus ditujukan kepada wajib pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk penghargaan atas ketaatan mereka.
Mahyeldi mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak bukan karena takut sanksi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun daerah.
Kondisi APBD Sumbar 2025 menunjukkan bahwa dari total pendapatan daerah sebesar Rp6,14 triliun, PAD hanya menyumbang Rp2,83 triliun atau 46,11 persen, sementara sisanya berasal dari dana transfer pusat.
Dari PAD tersebut, pajak daerah menjadi kontributor terbesar dengan Rp2,11 triliun.
Pemprov Sumbar terus memberikan stimulus, termasuk pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB), untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sebelum program pemutihan dimulai, tercatat 953.767 unit kendaraan menunggak pajak.
Hingga 5 Agustus 2025, tunggakan berkurang 106.585 unit, dan pendapatan daerah bertambah Rp46,28 miliar.
Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menyatakan bahwa tantangan pengelolaan pendapatan daerah terletak pada potensi yang belum tergali dan sistem pemungutan yang masih konvensional.
Ia berharap High Level Meeting dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pusat, dan kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
Ketua DPD Provinsi Sumbar, Muhidi, menambahkan bahwa digitalisasi sektor pajak harus sejalan dengan perubahan pola pikir masyarakat.
Pajak seharusnya dipandang sebagai bentuk gotong royong modern untuk membangun daerah.
Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, mengapresiasi sinergi antara Ditlantas Polda Sumbar, pemerintah daerah, dan PT Jasa Raharja dalam mengoptimalkan pengawasan dan kepatuhan masyarakat membayar PKB.
Pada acara tersebut, juga diumumkan sejumlah instansi penerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan PAD dari sektor pajak.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
