Surakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat metodologi statistik agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Ia menegaskan, keabsahan data sangat penting karena menjadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi dan sosial bagi pemerintah hingga investor.
Esti mengatakan, BPS perlu menggunakan metodologi yang diakui secara internasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Hal itu ia sampaikan usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (13/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti keraguan sebagian akademisi terhadap validitas sejumlah data statistik nasional, termasuk angka pertumbuhan.
Menurut dia, BPS harus mampu menjawab skeptisisme publik dengan data yang akurat dan tidak menimbulkan tanda tanya.
“BPS ayo dong berikan data yang tidak membuat masyarakat kemudian bertanya-tanya, ‘beneran? mosok seperti ini?’ Ingat, data BPS itu yang kemudian bisa dipergunakan di setiap lini, setiap entitas, setiap kelompok masyarakat yang memang kemudian jadi kebijakan,” tegasnya.
Esti menyebut Komisi X DPR RI juga membuka ruang seluas-luasnya bagi akademisi untuk terlibat dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Langkah itu ditujukan untuk menyinergikan statistik resmi pemerintah dengan hasil riset akademik.
“Kami berharap betul, seluruh perguruan tinggi yang memang di situ ada keilmuannya, itu bisa dilibatkan, sehingga sebaran seluruh wilayah itu akan semakin luas,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Universitas Sebelas Maret (UNS) yang disebut telah melakukan pendampingan nyata dalam program Kelurahan Cantik di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, untuk memvalidasi data di lapangan.
Menurut Esti, keterlibatan UNS menunjukkan kerja akademik yang berdampak langsung pada validitas data BPS.
“Di sini tadi ada perguruan tinggi dari UNS ya, Universitas Sebelas Maret itu sudah menyampaikan bahwa mereka juga melakukan pendampingan. Dulu namanya Program Magang Mahasiswa Merdeka begitu ya, sekarang ganti, berdampak. Jadi KKN-nya berdampak atau kerja nyatanya berdampak melalui validitas BPS,” jelasnya.
Esti berharap keterlibatan perguruan tinggi secara masif di seluruh Indonesia dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia statistik di daerah.
Ia menekankan pentingnya memastikan data hingga level terkecil tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
