Padang – DPD Partai Demokrat Sumatera Barat menegaskan belum akan mengambil keputusan terkait pergantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPRD Sumbar berinisial BSN.
Partai memilih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra menyatakan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.
Dia menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum dan kuasa hukum BSN.
“Kami menghormati segala proses pro justisia yang berjalan. Kami sudah berkoordinasi dengan DPP terkait proses hukum ini dan akan melihat perkembangan selanjutnya,” ujar Doni di Padang, Jumat (19/6/2026).
Doni memastikan, Partai Demokrat akan mengikuti seluruh mekanisme perundang-undangan yang berlaku terkait status kader yang terjerat hukum.
Menurutnya, proses PAW baru akan diproses setelah ada ketetapan hukum dari pengadilan.
Meski BSN telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit perbankan, Doni menjamin kinerja Fraksi Demokrat di DPRD Sumbar tidak terganggu.
Partai telah melakukan rotasi anggota di komisi terkait untuk memastikan fungsi representasi dan pengawasan tetap berjalan optimal.
“Begitu beliau ditetapkan sebagai tersangka, fraksi melakukan rotasi sehingga fungsi-fungsi fraksi di komisi tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, Doni mengungkapkan bahwa dirinya sempat dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kapasitas BSN sebagai anggota fraksi serta sejumlah kegiatan yang menyangkut aspirasi masyarakat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
