Sumatera Barat memiliki sejarah panjang sebagai kawah candradimuka lahirnya pemikir-pemikir besar bangsa. Di Ranah Minang, kepemimpinan tidak pernah lahir dari ruang hampa atau sekadar transaksi, melainkan ditempa melalui dialektika, ketajaman argumen, serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Namun, jika menilik dinamika jelang hingga pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat belakangan ini, muncul kekhawatiran di kalangan aktivis dan pemerhati kepemudaan bahwa forum tertinggi pemuda tersebut justru menyempit menjadi sekadar “Musyawarah Uda-Uda”—sebuah ruang konsolidasi elite yang lebih sibuk membagi peran dan menempatkan figur tertentu ketimbang merumuskan peta jalan kemajuan pemuda Sumatera Barat.
Sebagai wadah berhimpunnya Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), KNPI sejatinya merupakan laboratorium kaderisasi dan rumah besar pertarungan ide. Sayangnya, aroma politik praktis sering kali tercium jauh lebih menyengat dibandingkan diskursus intelektual.
Alih-alih menguji kapasitas rekam jejak, visi pemberdayaan ekonomi kreatif, atau solusi atas persoalan pengangguran terdidik di Sumatera Barat, kontestasi justru kerap mengerucut pada seberapa dekat seorang kandidat dengan lingkar kekuasaan dan pemilik modal.
Fenomena munculnya figur-figur yang dinilai minim proses kaderisasi di tingkat akar rumput, namun melenggang mulus karena topangan logistik dan restu politik, menjadi catatan kritis tersendiri.
Ketika kedekatan dengan pemegang otoritas dan kekuatan finansial menjadi tiket utama, pesan yang sampai kepada generasi muda menjadi keliru: bahwa proses panjang berorganisasi, merawat basis, dan mengasah gagasan tidak lagi menjadi prasyarat utama untuk memimpin. Padahal, legitimasi moral seorang pemimpin pemuda justru bertumpu pada kemandirian dan proses pendewasaan yang ia lalui.
Perdebatan semakin mengemuka ketika aturan main terkait batas usia pencalonan ikut ditarik ke dalam pusaran kepentingan. Di satu sisi, pihak yang mendorong pembatasan usia maksimal di bawah 30 tahun merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang secara eksplisit mendefinisikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun, dengan argumen untuk mempercepat regenerasi.
Namun di sisi lain, kalangan internal organisasi menyoroti bahwa konstitusi organisasi sendiri—yakni AD/ART KNPI—masih mengatur batas usia kepengurusan dan pencalonan hingga di bawah 40 tahun (40 tahun kurang satu hari).
Pemaksaan standar usia di bawah 30 tahun tanpa terlebih dahulu menuntaskan harmonisasi aturan di tingkat AD/ART memunculkan persepsi di tengah publik bahwa regulasi tidak sedang ditegakkan demi kemurnian kaderisasi, melainkan dijadikan instrumen penyaring untuk menutup ruang gerak kandidat tertentu. Inkonsistensi antara rujukan undang-undang dan konstitusi internal organisasi pada akhirnya hanya mempertegas kesan bahwa aturan dapat dinegosiasikan demi memuluskan skenario politik tertentu.
Kondisi ini kian diperparah oleh pola penggalangan dukungan yang membuat ruang demokrasi organisasi terasa pengap. Ketika suara Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI kabupaten/kota sebagai pemilik hak pilih dianggap sudah “dikunci” jauh-jauh hari melalui kesepakatan di balik layar, OKP-OKP yang seharusnya menjadi roh dinamika musyawarah kehilangan ruang untuk berdialektika secara sehat.
Publik bahkan sudah dapat menebak siapa pemenangnya jauh sebelum palu sidang pertama diketuk. Musda pun berisiko berubah menjadi sekadar seremoni pengesahan atas keputusan yang telah selesai di meja-meja lobi.
Tentu tidak ada yang salah dengan lahirnya nakhoda baru dalam sebuah siklus organisasi. Regenerasi adalah keniscayaan. Namun, masyarakat dan pemuda Sumatera Barat menaruh harapan lebih dari sekadar pergantian nama di kursi ketua.
Tanpa adu gagasan yang terbuka, tanpa kemandirian dari bayang-bayang pemilik modal maupun kekuasaan, serta tanpa penghormatan yang utuh terhadap konstitusi organisasi, Musda hanya akan melahirkan pimpinan baru secara administratif, tetapi miskin terobosan secara substantif.
Sudah saatnya seluruh elemen kepemudaan di Sumatera Barat mengembalikan khittah KNPI sebagai ruang intelektual yang bermartabat. Jangan biarkan forum terhormat pemuda Ranah Minang tereduksi menjadi sekadar “musyawarah uda-uda” yang hangat di ruang lobi, tetapi dingin dan jauh dari denyut nadi persoalan pemuda di lapangan.
Catatan Redaksi
Seluruh pandangan dan pendapat yang tertuang dalam tulisan ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Isi opini tidak selalu mencerminkan sikap atau pandangan resmi Redaksi Kabarsumbar.com.






