Solok Kota – Bertempat diruang rapat wako, Senin (8/11), Didampingi Sekretaris Daerah Syaiful, Wali Kota Solok Zul Elfian Umar pimpin rapat terbatas (Ratas) dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Beberapa hal yang menjadi perhatian Wako dalam arahannya antara lain ; Persiapan keikutsertaan dalam MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Padang Panjang, Pembahasan RAPBD 2022, Pelaksanaan program kegiatan 2021 serta evaluasi percepatan vaksinasi dan hal lainnya yang perlu perhatian.
“Persiapkan dengan baik mulai dari pemberangkatan sampai selesai untuk keikutsertaan MTQ di Padang Panjang. Semoga juga membawa hasil yang diharapkan” ungkap Wako.
Beliau juga memberikan penekanan khusus untuk upaya percepatan capaian vaksinasi di Kota. “Lakukan evaluasi dan carikan solusi serta inovasi-inovasi untuk upaya percepatan capaian vaksin kita” ingat Zul Elfian Umar.
Selain itu, wako juga mengingatkan seluruh kepala opd untuk dapat bekerja maksimal. “Sebagai pejabat publik bapak ibuk tidak akan bisa menyenangkan semua orang, akan tetapi bapak ibuk dapat menyenangkan banyak orang. Tentunya semangat, komitmen dan keseriusan bapak ibuk menjadi kuncinya. Niatkan ibadah, tingkatkan iman dan ketaatan kepada Allah SWT” tutup wako.
Dinas Koperasi dan UKM Agam melatih pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar lebih profesional dalam pengelolaan organisasi, manajemen keuangan, serta pengembangan unit usaha produktif.
Dinas Dalduk KB PP PA Agam gelar sosialisasi pengelolaan keuangan daerah bagi PLKB dan staf guna wujudkan tata kelola anggaran transparan serta akuntabel.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menyerap aspirasi masyarakat Batipuh melalui audiensi langsung guna mencari solusi berbagai persoalan pembangunan dan kesejahteraan warga setempat.
Pemprov Sumbar meraih Juara I kategori Inovasi Digital Berdampak pada Smart Living 2026 dalam ajang penghargaan Kota Cerdas yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital RI di Jambi.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendukung pembentukan regulasi obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan terukur bagi pemerintah daerah.