Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pendakwah Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji, Senin (23/6/2025).
Usai memenuhi panggilan tersebut, Khalid Basalamah mengaku hadir sebagai wujud ketaatan kepada negara.
“Saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang,” ujar Khalid seperti dikutip dari video di akun Youtube resminya berjudul ‘Talkshow Tanya Ustaz: Bagaimana Menyikapi Pemberitaan Ustaz Khalid Basalamah Dipanggil KPK?’, Kamis (26/6/2025).
Khalid menjelaskan bahwa dirinya telah menyampaikan semua informasi yang diminta oleh KPK.
Ia menegaskan, dirinya dimintai keterangan sebagai pengelola travel umrah dan haji, bukan terkait kasus korupsi kuota haji.
“Apa yang mereka butuhkan informasi, kami sampaikan, sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan eks Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya,” tegasnya.
“Saya salah satu praktisi di lapangan, yang kebetulan Allah amanahkan travel, juga melaksanakan ibadah haji, jadi teman-teman disana (KPK) membutuhkan informasi itu,” tegasnya.
Kehadirannya di KPK, lanjut Khalid, merupakan wujud ketaatan kepada pemerintah seperti yang termuat dalam konsep Ahlussunah wal Jamaah sebagai landasan Surah An-Nisa ayat 59.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan informasi yang diberikan oleh Khalid Basalamah.
Menurutnya, informasi tersebut sangat membantu proses penanganan perkara terkait kuota haji.
“Yang bersangkutan bersikap kooperatif, menyampaikan informasi-informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim sehingga ini tentu sangat membantu proses penanganan perkara terkait dengan kuota haji ini,” ujar Budi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Selasa (24/6/2025) malam.
Selain Khalid, penyelidik KPK juga telah meminta keterangan dari pihak lain, termasuk dari internal Kementerian Agama. Namun, identitas mereka masih dirahasiakan oleh KPK.
