Gubernur Mahyeldi Buka High Level Meeting KLHS RPJMD Sumbar

  • Bagikan

Padang – Dalam high level meeting Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) 2021-2026, membahas beberapa isu lingkungan, diantaranya fluktuasi debit sungai dan penurunan kualitas air, peningkatan alih fungsi lahan, berkurangnya tutupan hutan dan rendahnya kualitas pengolahan sampah, yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin 22 Maret. 2021.

Dimoderatori oleh Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis, acara tersebut dibuka oleh Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi. Selain itu turut hadir pula tim ahli penyusunan RPJMD Sumbar, tim ahli KLHS dan Pakar, tim Pokja penyusunan KLHS dan kepala OPD.

Kegiatan High Level Meeting KLHS RPJMD ini menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Siti Aisyah dilaksanakan untuk memberi masukan dan pedoman pembangunan dalam RPJMD Sumbar agar sesuai dengan isu-isu serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tim ahli KLHS Dr. Ardini Arbain memaparkan kondisi dan isu lingkungan di Sumbar saat ini. Diantaranya sampah yang terkelola hanya 58 persen, sisanya masuk ke sungai dan laut. Menurunnya daya beli petani, dan makin hilangnya hutan adalah kondisi real saat ini. Termasuk juga berkurangnya keanekaragaman hayati yang terkena imbas pembangunan.

“Banyak program yang bisa dilakukan, diantaranya harus ada program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, tidak hanya menanam tapi juga program pendukung lainnya. Ekonomi insklusif solusinya, investor dari orang dalam negeri sendiri, jangan serahkan tanah pada investor, harus bagi hasil. Pembangunan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan,” kata Ardinis.

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi, saat acara pembukaan mengapresiasi kegiatan ini dan menghimbau kepada tim ahli penyusunan RPJMD untuk mempedomani rekomendasi KLHS.

“Kajian lingkungan harus jadi perhatian. Kajian lingkungan ini remnya ketika kita ingin memacu pembangunan. Jika lingkungan diabaikan, bukan hasil pembangunan yang akan kita dapat melainkan permasalahan. Apalagi saat ini pembangunan harus efektif efesien, sebab anggaran terbatas. Isu lingkungan sudah tertuang dalam visi misi kita, jadi tinggal mensinergikan untuk optimalisasi RPJMD,” tutur Buya Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Hansastri, menyebut akan menampung rekomendasi dari tim KLHS.

“Hasil kajian ini akan kami integrasikan ke dalam RPJMD, sebab KLHS memang masuk dalam pedoman penyusunan RPJMD,” ujar Hansastri.

  • Bagikan