Padang – Pada hari kedua verifikasi faktua (verfak)l, Tim Komisi Informasi Sumbar melaksanakan kunjungan ke Badan Publik, enam diantaranya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Diantara keenam OPD yang dikunjungi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Biro Perekonomian, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Tata Ruang dan Pertanahan, serta Dinas Pariwisata.
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan langkah konkret dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.
“Setiap dinas yang kami kunjungi berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik,” ungkapnya.
Kepala DPMTSP, Adib Alfikri, menekankan pentingnya transparansi dalam memberikan layanan informasi publik untuk menarik investasi ke Sumbar.
“Saat kita transparan melalui website dan media sosial, kepercayaan stakeholders meningkat, dan inflasi dapat ditekan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kabiro Perekonomian, Ria Wijayanti, membagikan pengalaman tentang bagaimana keterbukaan informasi publik membantu menekan inflasi di Sumatera Barat.
“Dengan mempublikasikan informasi melalui website dan media sosial, kepercayaan stakeholders meningkat, dan inflasi berhasil ditekan,” katanya.
Dinas Kehutanan Sumbar, diwakili oleh Kepala Yozarwardi, melaporkan manfaat dari keterbukaan informasi publik.
“Mereka membuka informasi kepada masyarakat secara digital melalui teknologi informasi,” ucapnya.
Tahun 2023, Komisi Informasi Sumbar telah melakukan kunjungan ke 19 OPD, menunjukkan peningkatan kesadaran OPD terkait keterbukaan informasi publik.
Komisi Informasi tahun ini juga telah melakukan kunjungan kepada 161 badan publik di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat guna memeriksa implementasi keterbukaan informasi publik dan memenuhi standar yang ditetapkan.
