Kabarsumbar.com – Komisi Informasi Pusat menggelar National Assesment Counsil (NAC) Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai finalisasi IKIP nasional.
Adanya IKIP juga mendapat masukan publik dalam kebijakan dan pembangunan nasional. IKIP dinilai dapat dijadikan corong keterbukaan informasi Indonesia di forum internasional.
“Hasil survei IKIP ini bisa dijadikan acuan keterbukaan informasi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan negara dan menumbuhkan kepercayaan dunia internasional kepada indonesia,” ucap Rospita Vici Paulyn, salah satu Komisioner KI Pusat. Menurutnya, hal ini memiliki kaitan yang sangat erat antara keterbukaan informasi dengan pertumbuhan ekonomi.
Pengadaan IKIP yang kedua oleh Komisi Informasi Pusat didasarkan pada data, mengenai kepatuhan badan publik, terkait persidangan sengketa informasi publik yang menjadi tugas Komisi Informasi
Sementara itu Romanus Ndau menekankan bahwa IKIP harus bersinggungan dengan demokrasi.
“Jangan diaduk informasi publik dengan informasi gosip. IKIP harus dipertajam soal kaitannya dengan demokrasi,” ucap Romanus Ndau.
