Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah di tengah tren penurunan inflasi nasional pada Oktober 2026 yang tercatat sebesar 0,22 persen.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung sektor pertanian guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Putra Dewangga dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Selasa (3/11/2026).
“Pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang berkelanjutan dan koordinasi berbagai pihak. Oleh sebab itu, Pemko terus melakukan pemantauan serta menjalankan sejumlah program untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung sektor pertanian,” ujarnya.
Putra menyampaikan, inflasi nasional pada Oktober 2026 mengalami penurunan dibandingkan September yang mencapai 0,30 persen.
Sementara itu, inflasi Sumatera Barat pada Oktober tercatat sebesar 0,86 persen secara bulanan (month-to-month).
Adapun Kota Bukittinggi yang menjadi kota acuan penghitungan inflasi bagi Padang Panjang mencatat inflasi sebesar 0,55 persen secara bulanan dan 3,83 persen secara tahunan (year-on-year).
Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemko Padang Panjang telah melaksanakan sejumlah program, di antaranya pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok secara rutin, Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar bersama Bulog Cabang Bukittinggi, serta penyaluran bantuan pangan beras.
Menurut Putra, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memastikan kelancaran distribusi agar pasokan tetap terjaga.
Selain itu, perhatian juga diberikan kepada sektor pertanian melalui bantuan sarana dan prasarana produksi, termasuk penyediaan bibit bagi petani.
Dukungan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan produksi pertanian sekaligus memperkuat ketersediaan pasokan pangan dalam jangka panjang.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BPS Kota Padang Panjang Abdul Razi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.






