Payakumbuh – Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, melaporkan kondisi terkini pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh kepada Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, saat kunjungan kerja, Sabtu (26/4/2025).
Elzadaswarman mengungkapkan tantangan yang dihadapi Pemko Payakumbuh, terutama keterbatasan fiskal akibat instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran.
Kondisi ini berdampak pada pembangunan infrastruktur yang nyaman, humanis, dan berkelanjutan.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Zigo Rolanda beserta rombongan. Ini sungguh menjadi berkah bagi kami di tengah keterbatasan fiskal daerah,” kata Elzadaswarman.
Ia merinci program pusat yang telah membantu Kota Payakumbuh, antara lain normalisasi Sungai Batang Agam, pembangunan WTP Batang Agam, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), TPS3R, program P3TGAI, dan pembangunan jalan.
Namun, Elzadaswarman juga menyoroti permasalahan infrastruktur, seperti darurat sampah pasca longsor TPA Regional Desember 2023, kekurangan air bersih, kebutuhan penggantian pipa air minum, dan ancaman longsor di tebing sungai.
“Layanan pengelolaan sampah kami sangat terganggu. Sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas. Kami butuh dukungan pembangunan TPST, TPS3R, dan sarana pendukung lainnya,” ujarnya.
Elzadaswarman menjelaskan tingkat kebocoran pipa distribusi air minum mencapai 37,91 persen.
Kapasitas produksi air bersih juga belum mencukupi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas WTP Batang Agam dan pembangunan WTP baru.
“Kami sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk bisa mengatasi semua keterbatasan ini,” katanya. Zigo Rolanda menyampaikan pembangunan lanjutan normalisasi Sungai Batang Agam akan segera dilaksanakan.
“Untuk kelanjutan normalisasi Batang Agam, itu sudah ditenderkan dan sudah ada pemenangnya. Tinggal pelaksanaan saja, dengan anggaran lebih kurang Rp40 miliar,” kata Zigo.
Zigo menegaskan isu TPA menjadi perhatian serius.
“TPA ini memang persoalan yang sangat serius. Kita harus mengurusnya dari hulu sampai ke hilir. Persoalannya sudah ada titik terang, tinggal lagi kepala daerah yang harus menyampaikannya secara resmi ke kementerian,” ujar Zigo.
Zigo berkomitmen memberi perhatian penuh terhadap pembangunan di Payakumbuh.
“Memang di sini bukan dapil saya, tapi setelah dilantik, saya mengurus seluruh Indonesia, bahkan sampai Papua. Masak Payakumbuh, kampung istri saya, tidak saya perhatikan,” pungkasnya.
