Padang – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi daring bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten serta kota, Selasa (6/1/2026).
Mendagri menyatakan bahwa data yang cepat, akurat, dan valid merupakan fondasi utama dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Tanpa data yang jelas dan terverifikasi, proses bantuan dan pembangunan hunian dinilai akan berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.
“Percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga sangat penting. Data yang cepat, akurat, dan valid menjadi dasar utama percepatan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian,” tegas Mendagri.
Ia mengingatkan dalam situasi bencana, kecepatan pendataan sama pentingnya dengan kecepatan respons di lapangan. Data yang terlambat berpotensi menghambat pengambilan kebijakan serta memperlambat proses pemulihan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga menyinggung pentingnya koordinasi lintas sektor dalam proses pendataan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur Forkopimda perlu terus diperkuat agar data kerusakan yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Pemprov Sumbar dinilai telah menunjukkan kinerja responsif dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Namun, Mendagri menegaskan bahwa fase pendataan dan pelaporan harus menjadi perhatian utama agar langkah lanjutan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif.
Ia menilai, percepatan data bukan hanya berdampak pada penyaluran bantuan darurat, tetapi juga menentukan kecepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak.
Ketepatan data akan memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya keseragaman data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perbedaan data dinilai dapat memicu keterlambatan serta menimbulkan persoalan dalam proses verifikasi di tingkat pusat.
Rapat koordinasi daring tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana di daerah berjalan efektif dan terukur.
Dengan data yang valid dan koordinasi yang solid, pemerintah berharap proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Mendagri menegaskan kerja cepat pemerintah daerah harus diiringi dengan kedisiplinan administrasi, terutama dalam pelaporan data kerusakan sebagai dasar kebijakan lanjutan.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
