KABARSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terlaksana dengan sukses di provinsi tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar di Padang, Selasa.
“Program ini wajib berjalan lancar di Sumbar. Bersama Forkopimda dan instansi terkait, kami siap mendukung penuh pelaksanaannya. Saya meminta OPD fokus dan serius dalam merealisasikannya,” ujar Mahyeldi.
FGD tersebut dihadiri Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; jajaran Forkopimda, serta kepala OPD terkait. Diskusi dipandu oleh Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.
Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar memiliki pengalaman menyediakan kebutuhan makan bagi pelajar di 14 sekolah berasrama. Pengalaman tersebut akan disinergikan dengan pelaksanaan program MBG.
Langkah awal yang akan diambil adalah membentuk tim khusus dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga diperintahkan segera menyiapkan data serta peta sasaran pemberian MBG sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.
“Kami juga akan melibatkan sekolah kejuruan tata boga dan pesantren dalam pelaksanaannya. Sarana milik provinsi yang tidak terpakai akan dimanfaatkan sebagai dapur SPPG, menunjukkan komitmen kuat kami,” tambah Mahyeldi.
Deputi BGN Nyoto Suwignyo menjelaskan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang menerima informasi teknis pelaksanaan MBG secara rinci. Salah satu poin penting adalah peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis.
“SPPI akan menjadi ujung tombak program ini. Kami meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga stabil. Seluruh pendanaan akan ditanggung BGN tanpa tumpang tindih,” jelas Nyoto.
BGN juga berharap koordinasi intensif antara dinas terkait di Sumbar dan kementerian pusat tetap terjaga, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya program ini dalam mencapai kemandirian pangan.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi potensi kendala. “Eksekusi di lapangan harus segera dilakukan dengan melibatkan semua pihak, termasuk unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Kita harus bekerja bersama,” tegasnya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, turut menyatakan dukungannya dengan memastikan pelaksanaan MBG sesuai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Komitmen semua pihak diharapkan membawa Sumbar menjadi pelopor sukses pelaksanaan MBG.
