JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada simbolisme pembangunan fisik dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menekankan bahwa efektivitas program harus diukur dari dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di akar rumput, bukan sekadar megahnya gedung atau tumpukan administrasi.
“Yang paling penting adalah apakah koperasi tersebut benar-benar hidup, memiliki aktivitas usaha, mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa,” ujar Rahmat di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Saat ini, KDMP tengah memasuki fase krusial dalam operasionalisasi dan evaluasi kinerja. Rahmat mendesak Kementerian Koperasi untuk memastikan tata kelola berjalan profesional dan transparan agar koperasi tidak sekadar menjadi “pajangan” yang mati suri tanpa model bisnis yang jelas.
Politisi ini menegaskan bahwa pengurus dan manajer koperasi wajib memiliki kompetensi bisnis yang mumpuni. Syarat ini mutlak dipenuhi agar pengelolaan keuangan tetap akuntabel dan memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain membenahi kapasitas internal, Rahmat menyoroti urgensi integrasi KDMP ke dalam ekosistem ekonomi nasional. Menurutnya, koperasi harus mampu membangun kemitraan strategis dengan BUMN, sektor perbankan, hingga pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
“Dengan konektivitas itu, koperasi dapat mengagregasi produksi sekaligus memperkuat rantai pasok dari desa hingga ke pasar nasional,” tambahnya.
Rahmat juga menuntut setiap rupiah anggaran pemerintah yang dikucurkan harus membuahkan aktivitas produktif yang terukur. Indikator keberhasilan harus mencakup nilai omzet, volume transaksi, jumlah UMKM yang terlibat, serta kontribusi riil terhadap pertumbuhan ekonomi desa.
“Pemerintah harus menetapkan indikator yang terukur. Kita ingin Koperasi Merah Putih menjadi pusat ekonomi desa, bukan sekadar pusat administrasi,” tegasnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
