Padang – Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Wali Kota Padang Fadly Amran menggelar pertemuan bersama sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (1/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Kota Padang dan kalangan pekerja untuk menyerap berbagai aspirasi terkait ketenagakerjaan, mulai dari regulasi, pengupahan, hingga perlindungan tenaga kerja.
Dalam pertemuan itu hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Fadly menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen buruh dan pekerja. Ia menilai, momentum May Day menjadi saat yang strategis untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Kota Padang.
“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” tegas Fadly.
Ia menambahkan, Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai Program Unggulan dan konsep Smart City yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” ujar Fadly.
Sementara itu, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, pengawasan pelaksanaan upah minimum, hingga perlindungan bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online.
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota. Kita memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day secara kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan,” kata Doni.






