Padang – Bank Indonesia mengingatkan potensi meningkatnya tekanan inflasi di Sumatera Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Kenaikan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan nasional dinilai perlu diantisipasi sejak dini.
Peringatan itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026).
Ia menyebut inflasi Sumatera Barat hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Menurut Ikram, capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama para pemangku kepentingan di daerah.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Meski inflasi masih terkendali, BI meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap sejumlah faktor yang berpotensi mendorong kenaikan harga menjelang Idul Adha.
Salah satu perhatian utama ialah kemungkinan penurunan produksi pangan di Pulau Jawa akibat dampak El Nino.
Ikram menjelaskan, kondisi itu dapat memengaruhi distribusi pasokan pangan ke berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” katanya.
Selain faktor cuaca, BI juga menyoroti peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha yang diperkirakan ikut mendorong permintaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
Lembaga itu menilai pemerintah daerah perlu mengantisipasi tekanan harga dari sisi permintaan maupun pasokan.
Bank Indonesia turut mencermati naiknya daya beli masyarakat seiring meningkatnya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir.
Kondisi ini dinilai positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi menambah tekanan inflasi bila tidak diimbangi ketersediaan stok.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Ikram.
Selain pangan, BI meminta pemerintah daerah memperkuat antisipasi terhadap distribusi energi dan risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Ia menyebut sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap positif.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah secara digital.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
